Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan pemantauan intensif terhadap 8.389 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari hingga Maret 2026 di Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Data tersebut mencakup para pekerja yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah koordinasi untuk menyikapi tren pengurangan tenaga kerja tersebut.
"Kita terus monitor, saya belum bisa sampaikan sekarang ya, jadi datanya terus kita monitor," ujar Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, kepada awak media di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Berdasarkan laporan Satu Data Kemnaker, fluktuasi angka PHK menunjukkan penurunan signifikan setiap bulannya sepanjang kuartal pertama. Pada Januari 2026 tercatat sebanyak 4.590 orang kehilangan pekerjaan, diikuti 3.273 orang pada Februari, dan 526 orang pada Maret.
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan dampak terbesar yang menyumbang sekitar 20,51 persen atau 1.721 orang dari total nasional. Kalimantan Selatan menempati posisi kedua dengan jumlah korban PHK mencapai 1.071 orang tenaga kerja.
Kementerian Ketenagakerjaan dijadwalkan segera menggelar rapat rutin guna menganalisis data terbaru tersebut secara mendalam. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kebijakan dan respon pemerintah dalam menangani situasi ketenagakerjaan terkini.
