Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memotong alokasi anggaran kementerian atau lembaga yang terbukti memperlambat proses investasi asing di Indonesia pada Selasa (12/5/2026). Langkah tegas ini diambil untuk merespons keluhan investor asal Swiss mengenai hambatan birokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam acara International Seminar On Debottlenecking Channel di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Kebijakan ini menyasar instansi yang dinilai tidak kooperatif dalam memfasilitasi penanaman modal pasca-berlakunya perjanjian dagang IEU-CEPA.
Dilansir dari Detik Finance, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Olivier Zehnder, mengungkapkan kebingungan para pengusaha dari negaranya terkait prosedur masuknya modal ke tanah air. Padahal, terdapat lebih dari 150 perusahaan asal Negara Alpen tersebut yang memiliki minat besar untuk berekspansi.
"Saya mewakili dari sektor swasta, di mana titik masuknya? Kemana kami harus menyampaikan masalah ini? Karena banyak perusahaan kami yang datang menyatakan ketertarikannya untuk investasi bernilai cukup besar. Kita harus pergi ke mana?," kata Olivier Zehnder, Duta Besar Swiss untuk Indonesia.
Menanggapi hal itu, Purbaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan intervensi langsung terhadap sumbatan regulasi di tingkat kementerian terkait. Ia menekankan bahwa saat ini dirinya memiliki wewenang lebih besar dalam mengontrol distribusi anggaran negara.
"Semua kementerian, semua menteri yang memperlambat permasalahan yang kita hadapi ini, saya bisa mengurangi budget mereka," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya meminta pihak Kedutaan Besar Swiss untuk melaporkan secara konkret hambatan yang ditemui di lapangan agar diskusi lanjutan dapat segera dilakukan. Menurutnya, pemanfaatan budget power merupakan instrumen efektif untuk memastikan jajaran birokrasi bekerja lebih keras dalam melayani investor.
Sektor swasta Swiss selama ini memang lebih mengutamakan skema investasi langsung dibandingkan perdagangan barang secara konvensional. Pemerintah Indonesia berharap penyelesaian masalah birokrasi ini dapat segera merealisasikan potensi investasi besar yang tertahan tersebut.
