Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menggelar pertemuan penting di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan. Diskusi tersebut fokus pada pengelolaan anggaran serta rencana program kerja Danantara ke depan.
Sebagai anggota dewan pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa agenda pertemuan ini adalah pembahasan rutin. "Diskusi kecil, biasa masalah anggaran dan program-program Danantara sedikit. Kan saya pengawas Danantara juga, itu saja," kata Purbaya kepada awak media, dilansir dari Detik Finance.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memaparkan lebih lanjut mengenai substansi diskusi. Pertemuan tersebut secara khusus mengulas pelaksanaan program-program pemerintah yang dipercayakan kepada Danantara. Di antara program-program tersebut adalah inisiatif hilirisasi dan proyek konversi sampah menjadi energi (waste to energy).
Prasetyo Hadi mengungkapkan optimisme terhadap percepatan proyek-proyek strategis ini. "Membahas beberapa proyek hilirisasi yang kita harapkan bulan ini bisa segera di-groundbreaking. Sekarang kan ada 6 yang sudah di-groundbreaking. Sebelumnya ada waste to energy," ujarnya.
Dirinya juga menargetkan bahwa kedua jenis proyek tersebut, baik hilirisasi maupun waste to energy, dapat segera memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan April ini. "Jadi kita berharap dua-duanya, baik waste to energy maupun yang hilirisasi di bulan April ini semua bisa segera di-groundbreaking," tambah Prasetyo, seperti dikutip dari Detik Finance.
Fokus pada hilirisasi menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Sedangkan proyek waste to energy menekankan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan pengembangan energi terbarukan. Kedua inisiatif ini merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang strategis.
Keterlibatan langsung dua menteri kabinet dalam pembahasan ini menegaskan pentingnya program-program Danantara bagi perekonomian. Pengawasan anggaran oleh Menteri Keuangan juga menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut.
