Menkeu Minta Pers Terus Kritik Kebijakan Pemerintah

Menteri Keuangan Purbaya Sadewa meminta pers terus mengkritik dirinya dan Bank Sentral terkait kebijakan ekonomi.

Di tengah kekhawatiran geopolitik global, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menekankan pentingnya agenda perbaikan internal pemerintah. Hal ini disampaikan saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi di kantornya.

Purbaya menyampaikan rasa optimis bahwa ekonomi Indonesia masih kuat menghadapi berbagai ketidakpastian. Dia juga menyinggung dinamika di kuartal pertama 2026, seperti penggantian direktur Bursa Efek Indonesia dan ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Menanggapi pertanyaan tentang sinergi antar lembaga, Purbaya menyatakan bahwa komunikasi dan kerja sama di Kementerian Keuangan berjalan baik. Namun, ia juga meminta pers untuk terus memberikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah dan bank sentral.

Ia menyoroti kebijakan menaikkan bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dinilai membuat bank-bank Himbara lebih tertarik membeli SBI daripada menyalurkan kredit ke masyarakat. Kebijakan moneter yang tidak selaras dengan strategi fiskal dapat menghambat upaya menguatkan nilai rupiah.

Selain itu, asumsi harga minyak dunia dalam APBN 2026 telah jauh melampaui angka yang ditetapkan. Asumsi awal 70 dolar AS per barel dengan nilai tukar Rp16.500 per dolar AS, kini harga minyak dunia mencapai 99 dolar AS (dengan 1 dolar AS = Rp16.980).

Purbaya menekankan pentingnya sinergi antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia agar defisit APBN 2026 dapat ditekan di bawah minus 3% terhadap PDB.

Dalam diskusi tersebut, muncul pula pertanyaan mengenai penundaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp335 triliun. Purbaya menegaskan program ini akan tetap berjalan dengan optimalisasi, dan kembali meminta kritik dari pers.

Purbaya menambahkan, andai suara dominan dalam pemerintahan kita seluruhnya bak Purbaya yang tidak alergi kritik, rasanya sikap pers dan publik Indonesia untuk menerima defisit APBN vs PDB yang lebih besar pun bakal jauh melentur. Kondisi saat ini adalah beban kolektif antara pemerintah dan kita sebagai rakyat Indonesia jadi tidak perlu saling menyalahkan.

"Kritik adalah cara untuk membangun perdebatan untuk menghasilkan solusi optimum, jangan dianggap sebagai niat untuk mencari kambing hitam. Lewat dialog konstruktif di media, publik akan menangkap nawaitu dari Presiden Prabowo dan jajaran," ujar Purbaya.

"Biarkanlah pers mengkritik dan simak saat prosesnya berjalan pelan," lanjutnya.

Penulis artikel ini, Darojatun, merefleksikan pengalamannya selama tiga dekade sebagai jurnalis. Dinamika kritik telah memberinya berbagai julukan, mulai dari "wartawan corong pemerintah" hingga "pemred pengecut".

Ia mengaitkan hal ini dengan analogi media sebagai "pelampung demokrasi", yang naik turun sesuai dinamika sosial, alih-alih sebagai "pilar keempat demokrasi".

Darojatun mengakhiri tulisannya dengan menyampaikan dukungan kepada Menteri Keuangan, "Jalan panjang dan menanjak di depan, kami akan terus kritik Anda, Pak Purbaya. Salut dan angkat topi!"

Recommended