Di tengah gejolak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah berupaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap stabil melalui efisiensi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemotongan anggaran akan dilakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada perekonomian.
"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, itu kita batasi, kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi tidak akan sampai mempengaruhi ekonomi," kata Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Besaran persentase pemotongan anggaran sedang dihitung dan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing K/L. Purbaya menjelaskan bahwa usulan awal agar K/L memotong sendiri 10% anggarannya diubah karena justru meningkatkan pengajuan.
"Kita lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10%. Tapi kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah, saya bilang saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Tapi persenannya lagi kita diskusikan," jelas Purbaya.
Purbaya memastikan bahwa belanja pemerintah yang esensial akan tetap diprioritaskan dan dilaksanakan tepat waktu. Pemerintah juga akan terus memantau likuiditas sistem perekonomian.
Efisiensi akan difokuskan pada program-program yang kurang signifikan dampaknya atau lambat dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini mencakup penundaan belanja operasional yang tidak mendesak, seperti rapat yang tidak jelas urgensinya.
"Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," kata Purbaya.
