Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kritik tajam kepada sektor perbankan. Menurutnya, industri perbankan saat ini cenderung enggan menyalurkan kredit bagi program pembangunan nasional.
Purbaya menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang memadai untuk membiayai program-program pemerintah. Namun, terdapat sejumlah inisiatif pembangunan lain yang memerlukan dukungan finansial dari perbankan.
Komentar ini muncul menyusul inisiatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berencana merancang peraturan. Aturan tersebut akan mewajibkan perbankan untuk turut serta dalam penyaluran kredit pada program-program prioritas pemerintah.
Dikutip dari Detik Finance, Purbaya menyampaikan pandangannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026). "Yang itu (program prioritas pemerintah) sudah cukup semua dari pemerintah. Tapi kan masih, nanti ada program-program pembangunan yang lain (yang butuh pembiayaan), di mana mungkin selama ini bank-bank males, sukanya taruh di bank sentral uangnya," ungkap Purbaya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa setiap upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan sangat baik bagi perekonomian. Fungsi intermediasi ini, menurutnya, adalah memberikan pinjaman atau kredit kepada sektor riil dan pembangunan nasional.
