Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun 2026, merupakan hasil koordinasi erat di bawah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya untuk meluruskan pandangan publik terkait proses pengambilan keputusan di tingkat kementerian dan lembaga, seperti dikutip dari Detik Finance.
Purbaya menekankan bahwa langkah-langkah strategis tersebut bukanlah inisiatif pribadi atau sektoral dari kementerian semata. Sebaliknya, setiap kebijakan yang diimplementasikan adalah mandat yang diberikan oleh Presiden.
"Saya tekankan di sini, itu bukan kerjaan saya sendiri. Itu kerjaan gabungan kementerian yang lain juga. Yang lebih penting lagi, itu semua dikerjakan setelah mendapat arahan dari Pak Presiden. Saya sering lupa bilang itu. Waktu pertama saya kan sering bilang apa yang saya kerjakan itu sudah mendapat persetujuan Presiden. Jadi saya itu cuma tangannya Presiden saja," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/4/2026).
Ia menambahkan, kadang-kadang penyampaian detail proses ini terlewatkan. "Tapi kadang-kadang kita nggak ngomong itu. Jadi kebijakan kemarin itu semuanya sudah mendapat arahan, kita menjalankan saja. Kadang-kadang kalau ditanya kita kasih opsi," sambung Purbaya.
Dalam pengambilan keputusan, Purbaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo sangat cermat mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap masyarakat. Pemerintah secara rutin melaksanakan simulasi berbagai skenario harga minyak mentah global untuk memastikan kebijakan yang diputuskan tepat sasaran dan memberikan perlindungan bagi rakyat.
"Jadi waktu misalnya BBM kemarin, Presiden tanya gimana dampaknya? Oke Pak, saya hitung dulu. Meeting berikutnya kita buat hitungannya. Harga 80 gimana? Harga 90 begini, harga 100 begini, ya udah. Yang lain mungkin nggak perlu tahu detail. Tapi itu tergantung dari bapak Presiden," jelas Purbaya.
Meski kondisi global diliputi ketidakpastian, Purbaya mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik. Ia menegaskan bahwa kondisi fiskal negara dan penerimaan masih sangat kuat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk terus menopang kebijakan subsidi dan penahanan harga BBM, melindungi daya beli masyarakat dari gejolak ekonomi global.
Salah satu penopang utama adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun. Angka ini menunjukkan adanya bantalan finansial yang signifikan bagi negara.
"Itu menunjukkan bahwa kita masih punya pertahanan berlapis saja. Jadi teman-teman nggak usah takut. Karena saya memastikan uangnya ada. Sebagian orang berpikir mungkin saya santai penampilannya ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dihitung. Simulasi saja berapa harga. Belum kita hitung, sumber-sumber lain pendapatan, peningkatan pendapatan dari kebijakan Pak Menteri ESDM, Pak Bahlil," pungkas Purbaya.
