Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan mengembangkan sistem asisten pribadi berbasis kecerdasan buatan (AI) secara mandiri untuk mendukung efektivitas tugas diplomasinya pada Minggu (26/4/2026). Perangkat lunak ini dirancang untuk memproses data besar guna mempercepat riset dan penyusunan dokumen resmi kementerian.
Asisten digital tersebut dibangun menggunakan perangkat keras Raspberry Pi 5 yang menjalankan model bahasa besar secara lokal. Dilansir dari Detik iNET, Balakrishnan memanfaatkan blok bangunan sumber terbuka (open-source) NanoClaw dan pola Large Language Model (LLM) Wiki untuk menciptakan apa yang ia sebut sebagai otak kedua.
Sistem ini memiliki kemampuan untuk mempelajari berbagai teks pidato, artikel, dan dokumen kebijakan guna menghasilkan ringkasan harian serta draf pidato. AI tersebut juga terintegrasi dengan saluran perpesanan WhatsApp Web melalui alat Baileys untuk memudahkan pengaturan jadwal dan pengelolaan pesan masuk.
"Ini menjadi sangat berharga, tidak berani saya matikan! Diplomat yang belajar untuk bekerja dengan AI akan memiliki keunggulan yang berarti. Saya pikir keunggulan itu ada sekarang," kata Vivian Balakrishnan dalam unggahan di akun Facebook pribadinya.
Arsitektur sistem yang dikembangkan Balakrishnan terdiri dari tiga lapisan pemrosesan informasi. Data mentah berupa transkrip dimasukkan ke lapisan pertama, kemudian diolah menjadi grafik pengetahuan terstruktur pada lapisan kedua, dan diubah menjadi halaman informasi yang mudah dibaca pada lapisan ketiga.
Secara teknis, Menlu Singapura ini mengombinasikan 10 perangkat teknologi berbeda, termasuk Claude Agent SDK dan SQLite, untuk menghasilkan delapan kemampuan fungsional. Meski bersifat eksperimental, aspek privasi dan keamanan data tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan asisten virtual tersebut.
Inisiatif ini mendapatkan apresiasi dari komunitas pengembang teknologi karena latar belakang Balakrishnan yang merupakan dokter spesialis mata sebelum menjabat sebagai menteri. Penggunaan sistem memori kompleks ini dinilai krusial dalam dunia diplomasi yang sangat bergantung pada konteks kebijakan dan sejarah.
