Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Rini Widyantini, memperkenalkan konsep birokrasi Human Based Service kepada 1.216 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Gedung Balairung Rudini, Jatinangor, pada Kamis, 16 April 2026.
Sebagaimana dilansir dari Medcom, pembekalan ini ditujukan bagi praja utama atau calon wisudawan tahun 2026 sebelum mereka bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah. Program ini bertujuan memastikan lulusan memiliki empati tinggi dalam melayani masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Rektor IPDN, Halilul Khairi, menjelaskan bahwa pemahaman mengenai urgensi reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan petunjuk arah menghadapi tuntutan publik. Selain aspek birokrasi, para calon ASN juga menerima materi ketahanan nasional untuk menghadapi disrupsi global.
"Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau human based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati," kata Rini Widyantini, MenpanRB.
Rini menambahkan bahwa tantangan birokrasi ke depan meliputi integrasi layanan, kecerdasan buatan (AI), keamanan data, dan transparansi. Ia menegaskan pentingnya para praja untuk memperkuat kompetensi digital, penguasaan cloud, serta keamanan siber agar dapat beradaptasi dengan ritme perubahan yang cepat.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto, mengingatkan potensi perpecahan bangsa. Ia menekankan bahwa calon ASN harus memegang teguh prinsip toleransi saat ditempatkan di daerah konflik maupun wilayah dari Sabang hingga Merauke.
Ari juga menyoroti berbagai isu seperti ketimpangan ekonomi, polarisasi politik, hingga konflik suku di Papua sebagai persoalan yang harus dipahami oleh calon aparatur. Ia meminta para praja menjaga komunikasi di media sosial guna mencegah penyebaran berita bohong yang dapat merusak persatuan nasional.
