Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah pejabat internal kementerian akibat rendahnya realisasi pembangunan proyek Sekolah Rakyat yang dinilai setengah mangkrak di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Langkah perombakan besar-besaran dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai ini dilakukan karena target pengoperasian sekolah pada tahun ajaran baru Juli 2026 terancam gagal akibat kelalaian jajaran kementerian, seperti dilansir dari Detik Finance.
Berdasarkan data per 20 Mei 2026, realisasi pembangunan 93 sekolah rakyat baru menyentuh angka 58-59 persen dengan wilayah terendah berada di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes, meskipun 88 sekolah di antaranya diyakini tetap selesai Juni.
"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pemberhentian beberapa personel profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis terpaksa ditempuh lantaran instruksi dan berbagai solusi penanganan kendala teknis yang diberikan sejak Januari-Februari 2026 tidak dijalankan secara serius oleh bawahannya.
"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.
Dody menyatakan bahwa dirinya harus turun langsung ke lapangan untuk memantau sekaligus memberikan terobosan karena saran-saran percepatan yang dia sampaikan sebelumnya kerap dianggap angin lalu oleh para jajarannya.
"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.
Keterlambatan ini dinilai fatal karena terdapat sejumlah kontrak pembangunan yang justru dijadwalkan rampung melewati batas waktu yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.
