Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama PT Jasaraharja Putera menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di Golo Mori Convention Center, Manggarai Barat, Rabu (22/4/2026), guna merumuskan penguatan tata kelola risiko pariwisata di Labuan Bajo.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas meningkatnya angka kecelakaan pariwisata nasional sebesar 28,57 persen pada tahun 2025. Data Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024 juga menempatkan aspek keamanan Indonesia pada peringkat ke-54 dunia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Lonjakan jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo menjadi alasan utama pemilihan lokasi proyek percontohan ini. Tercatat, jumlah wisatawan meningkat tajam dari 60.439 orang pada tahun 2021 menjadi 476.566 orang pada akhir tahun 2025.
Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem asuransi merupakan mandat UU Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025. Regulasi tersebut mengatur klasifikasi usaha berdasarkan tingkat risiko untuk menjamin keamanan wisatawan.
"Sinergi antara pemerintah, industri, dan otoritas setempat di Labuan Bajo menjadi prasyarat terciptanya upaya inklusif untuk memastikan wisata yang aman dan berkualitas di Labuan Bajo," kata Dida Gardera, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian.
Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyatakan kesiapan pihaknya dalam meningkatkan literasi risiko bagi pelaku industri. Perusahaan berkomitmen mengembangkan produk asuransi yang adaptif dan sesuai dengan karakteristik unik destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur tersebut.
Dalam agenda tersebut, dilakukan pula penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara PT Jasaraharja Putera dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Kerja sama ini fokus pada penyediaan perlindungan asuransi tanggung gugat publik (public liability) yang komprehensif.
Hasil dari diskusi terarah ini akan dituangkan dalam bentuk regulasi yang memperkuat skema asuransi inklusif bagi pelaku usaha wisata, perbankan, dan wisatawan. Model tata kelola risiko di Labuan Bajo ini nantinya diproyeksikan untuk direplikasi di berbagai destinasi pariwisata prioritas lainnya di Indonesia.
