Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak percepatan langkah sinkronisasi antara kualitas lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja di Jakarta pada Selasa, 28 April 2026. Langkah ini bertujuan untuk menekan tingginya angka pengangguran terdidik akibat ketidaksesuaian kompetensi.
Sebagaimana dilansir dari Medcom, data Kementerian Ketenagakerjaan yang merujuk pada Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan realita yang cukup kontras. Jumlah pengangguran di Indonesia tercatat mencapai 7,28 juta orang pada periode Februari 2025.
Dari total angka tersebut, sebanyak 1,01 juta orang di antaranya merupakan lulusan pendidikan tinggi. Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya jurang pemisah yang lebar antara kurikulum kampus dengan standar kompetensi yang dicari oleh sektor industri saat ini.
"Upaya untuk mengakhiri ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dan kualitas lulusan perguruan tinggi tidak bisa ditunda lagi, di tengah perubahan yang terjadi di sejumlah sektor," kata Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR.
Penegasan tersebut berkaitan dengan perkembangan teknologi global yang melaju cepat sehingga mengubah permintaan kebutuhan tenaga kerja. Menurut Lestari, kolaborasi nyata antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha menjadi syarat mutlak penyesuaian kurikulum.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, merespons isu tersebut dengan rencana strategis pemerintah. Pihaknya sedang menyiapkan agenda kajian ulang terhadap program studi yang ada di berbagai universitas.
Kemdiktisaintek akan menyesuaikan arah program studi agar lebih relevan dengan perkembangan industri terkini. Dukungan lintas sektoral diharapkan mampu membangun sistem pendidikan yang lebih berkelanjutan dan mampu melahirkan sumber daya manusia berkualitas.
