Universitas Atma Jaya menyelenggarakan seminar publik membahas stabilitas ekonomi Indonesia di mata lembaga pemeringkat global. Para pakar menyoroti krisis kepercayaan akibat masalah struktural dan kebijakan pemerintah.
MSCI membekukan sementara penyesuaian indeks saham Indonesia sejak 27 Januari 2026. Hal ini disebabkan kekhawatiran atas transparansi free float dan potensi perdagangan terkoordinasi. Ekonom UGM, Denni Purbasari, menekankan tantangan besar pemerintah dalam mengidentifikasi masalah ekonomi yang sebenarnya.
Menurut Denni, tekanan politik untuk hasil instan berisiko membahayakan kesehatan ekonomi jangka panjang. Ia mengibaratkan identifikasi masalah ekonomi seperti dokter yang sulit membedakan gejala demam dan infeksi organ dalam. Denni menambahkan, politisi menginginkan hasil cepat tanpa peduli biaya, yang sama saja memberikan steroid buat ekonomi dengan mengorbankan kesehatan fiskal.
Kondisi ini diperparah sentimen negatif lembaga pemeringkat global seperti MSCI. Denni melihat hal ini sebagai representasi ketidakpercayaan terhadap transparansi data di Indonesia.
"Isu kepercayaan adalah mata uang dalam pasar, dan jika investor tidak yakin mengenai kejujuran informasi suatu negara, mereka akan menarik diri karena risiko yang terlalu mahal," kata Denni.
Denni mengingatkan agar Indonesia tidak terlena, karena risiko penurunan level pasar selalu ada jika integritas institusi publik terus memburuk.
Ekonom Unika Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko, sejalan dengan kekhawatiran tersebut. Ia memaparkan bahwa pasar modal Indonesia saat ini masih dangkal dan bergantung pada perbankan.
Jumlah investor aktif sangat minim, hanya sekitar dua ratus ribu orang. "Ketidaksinkronan antara data administratif dan realitas pasar ini menjadi salah satu alasan mengapa lembaga internasional mulai mempertanyakan kredibilitas tata kelola ekonomi nasional," kata Agustinus Prasetyantoko.
Reaksi lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P adalah respons terhadap kebijakan pemerintah yang terkadang sulit dipahami. Pras menekankan pentingnya transparansi data agar kebijakan pemerintah dapat dipercaya publik dan investor global.
Terkait arah kebijakan saat ini, Pras menyebutkan bahwa langkah pemerintah bisa dipahami jika merujuk pada pemikiran tertentu.
"Sebetulnya kalau kita baca buku 'Paradoks Indonesia dan Solusinya', itu sudah sangat jelas dan apa yang diambil oleh pemerintah hari ini itu menerjemahkan buku tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap landasan pemikiran pemerintah menjadi kunci untuk melihat gambaran besar di balik gejolak pasar saat ini," kata Pras.
