Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Palantir, resmi meluncurkan buku manifesto berjudul "The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West" pada Minggu (26/4/2026). Karya yang disusun oleh CEO Alexander C. Karp dan Nicholas W. Zamiska ini memicu gelombang kritik publik yang meluas.
Dilansir dari Detik iNET, buku tersebut merangkum 22 poin sikap perusahaan mengenai hubungan antara teknologi, militer, dan negara. Salah satu poin utamanya menegaskan bahwa elit teknik di Silicon Valley memiliki hutang moral untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara melalui pengembangan perangkat lunak militer.
Dokumen tersebut menekankan bahwa era atom telah berakhir dan akan digantikan oleh era pencegahan baru yang dibangun di atas kecerdasan buatan (AI). Palantir juga menyerukan agar Amerika Serikat dan sekutunya meningkatkan kekuatan fisik atau hard power berbasis teknologi untuk menghadapi ancaman musuh global.
Respons negatif muncul secara masif di media sosial X, di mana unggahan manifesto tersebut mendapatkan 8.400 komentar dan ribuan interaksi lainnya. Sejumlah pakar dan politisi Eropa menyatakan kekhawatiran terhadap visi ideologis yang dipaparkan oleh rekanan pemerintah Amerika Serikat tersebut.
Anggota parlemen Inggris dari Liberal Democrat, Victoria Collins, memberikan kritik pedas terhadap narasi yang dibangun perusahaan tersebut. Menurut laporan The Guardian, ia menilai visi Palantir menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap supremasi hukum demokratis yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyedia layanan publik.
"Manifesto Palantir terdengar seperti ocehan seorang penjahat super," kata Victoria Collins, Anggota DPR Inggris. Pernyataan serupa juga datang dari ekonom Yanis Varoufakis yang menyamakan gaya komunikasi manifesto tersebut dengan tokoh antagonis yang menggunakan media sosial.
Pakar ilmu politik asal Belanda, Cas Mudde, menyebut manifesto tersebut sebagai perwujudan dari teknofasisme murni. Ia mendesak pemerintah di Eropa untuk segera melakukan divestasi atau penghentian kerja sama dengan perusahaan tersebut demi melindungi integritas sistem demokrasi di kawasan tersebut.
Profesor Shanno Vallor dari Edinburgh University turut memberikan peringatan melalui BBC Inggris terkait dampak jangka panjang terhadap etika data. Ia menegaskan bahwa poin-poin dalam manifesto tersebut seharusnya menjadi peringatan serius bagi keberlangsungan nilai-nilai demokrasi di seluruh dunia.
