PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menghadapi kendala signifikan terkait tata lalu lintas di Pelabuhan Tanjung Priok. Banyak pemilik kendaraan memilih memarkirkan armadanya di sisi jalan, alih-alih memanfaatkan fasilitas parkir resmi yang disediakan perusahaan.
Permasalahan ini muncul karena adanya perbedaan biaya, di mana pemilik kendaraan cenderung menghindari tarif parkir pelabuhan yang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per hari. Sebagai alternatif, mereka membayar sekitar Rp 10.000 untuk parkir di bahu jalan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, menjelaskan situasi ini dalam rapat bersama Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/4/2026).
"Mereka kadang lebih enak di sini (sisi jalan), saya enggak bayar Rp 20.000, Rp 30.000 sehari. Dia taruh, tinggal kasih Rp 10.000, dibandingkan dia harus masuk kantong (lokasi parkir). Ini menjadi kendala," ungkap Muchtasyar.
Menanggapi isu parkir liar, Pelindo tengah mengkaji opsi penyediaan lahan parkir baru. Langkah ini diharapkan dapat menampung kendaraan yang sebelumnya parkir sembarangan di sekitar area pelabuhan.
Selain itu, Pelindo juga aktif berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) dan Dinas Perhubungan Provinsi. Tujuannya adalah untuk menertibkan praktik parkir ilegal tersebut, mengingat Pelindo tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penindakan.
Muchtasyar menekankan pentingnya peran serta berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah ini. "Ini perlu peran dari stakeholder terkait, apakah itu Korlantas, termasuk juga DLAJ, Dinas Perhubungannya Provinsi, untuk menertibkan. Karena kita tidak punya fungsi penindakan," jelasnya.
Pengembangan Infrastruktur untuk Kelancaran Lalu Lintas
Di samping penanganan parkir liar, Pelindo juga tengah fokus pada pengembangan infrastruktur. Salah satu proyek vital adalah pembangunan Proyek New Priok Eastern Access (NPEA).
NPEA dirancang untuk menghubungkan Terminal Kalibaru secara langsung dengan Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok telah terintegrasi dengan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).
Harapannya, integrasi ini akan semakin memperlancar arus lalu lintas logistik. "Tanjung Priok itu memang sangat masalah tata lalu lintasnya. Jadi memang kita sudah dengan program kita yang Kalibaru, yang ada jalan baru itu. Dan kita mengintegrasikan Japek dengan ini," kata Muchtasyar.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya jalan baru dari Kalibaru, kendaraan dari Priok dapat langsung menggunakan akses tol yang harga tarifnya telah dimurahkan. Ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi kompleksitas tata lalu lintas di area pelabuhan.
