Hingga akhir Februari 2026, pemerintah telah menarik pembiayaan utang senilai Rp 185,3 triliun. Jumlah ini setara dengan 22,3% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyampaikan bahwa realisasi pembiayaan anggaran tahun ini masih terkendali. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 249,9 triliun.
"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," kata Juda Agung dalam konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).
Sementara itu, pembiayaan dari non-utang tercatat sebesar Rp 21,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 3,9 triliun. Secara keseluruhan, realisasi pembiayaan anggaran pada Februari 2026 mencapai Rp 164,2 triliun atau 23,8% dari APBN.
Juda Agung menjelaskan bahwa strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas pemerintah yang memadai. Hal ini juga bertujuan menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global.
"Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus jaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi," tuturnya.
Sebagian besar pembiayaan utang diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Minat investor terhadap SBN dinilai masih sangat kuat.
Hal ini tercermin dari tingginya bid to cover ratio pada lelang SBN. Untuk Surat Utang Negara (SUN), rasio tersebut berada di atas 2 kali, sedangkan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.
"Bahkan dibanding tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian," imbuhnya.
Selain dari pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2-3%, serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4-5%.
"Dan ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonmoni kita yang masih terjaga dengan baik," tutupnya.
