Pemerintah AS Berpotensi Raup Komisi Besar dari TikTok

Pemerintah AS diperkirakan menerima komisi USD 10 miliar dari restrukturisasi TikTok. Dana tersebut berasal dari investor baru seperti Oracle.

Restrukturisasi kepemilikan TikTok di Amerika Serikat berpotensi memberikan keuntungan besar bagi pemerintah. Dilaporkan oleh The Wall Street Journal dan The New York Times, pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan menerima komisi sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 160 triliun) dari kesepakatan ini.

Dana tersebut diduga berasal dari investor baru yang mengambil alih sebagian besar saham TikTok di AS, termasuk Oracle dan firma investasi Silver Lake.

Sekitar USD 2,5 miliar (sekitar Rp 40 triliun) dilaporkan telah dibayarkan ke Departemen Keuangan AS saat kesepakatan ditutup pada 22 Januari. Sisa pembayaran akan dilakukan secara bertahap.

Sebelumnya, pada September, Trump sempat menyatakan bahwa pemerintah AS akan mendapatkan komisi besar karena berperan sebagai pihak yang memediasi kesepakatan terkait TikTok.

Jika angka tersebut benar, komisi yang diterima pemerintah AS itu nilainya lebih dari 70% nilai kesepakatan, di mana pengambilalihan mayoritas saham TikTok oleh kelompok investor hanya sekitar USD 14 miliar (sekitar Rp 224 triliun).

Keterlibatan pemerintah AS dalam transaksi bisnis swasta kembali terlihat dalam langkah ini. Sebelumnya, pemerintahan Trump juga disebut mengambil peran langsung dalam perusahaan teknologi dan industri strategis.

Di antaranya adalah kepemilikan sekitar 10% saham di Intel, mengambil golden share di U.S. Steel, serta kebijakan yang memberi pemerintah komisi 20% dari penjualan chip ke China oleh Nvidia.

Kesepakatan TikTok ini juga menarik perhatian karena melibatkan Larry Ellison, salah satu pendiri sekaligus CTO Oracle, perusahaan yang menjadi investor utama dalam restrukturisasi TikTok tersebut. Ellison dikenal sebagai pendukung dan penggalang dana besar bagi Trump.

Namun, detail resmi mengenai struktur pembayaran dan dasar hukum komisi tersebut belum dipublikasikan secara lengkap oleh pemerintah AS maupun pihak investor.

Recommended