Pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penyimpanan (storage) minyak nasional hingga memenuhi standar internasional, yaitu mampu menampung kebutuhan selama tiga bulan.
Saat ini, kapasitas storage minyak Indonesia hanya mencukupi untuk 21 hingga 25 hari.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pembangunan storage ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo.
"Makanya dengan kejadian storage kita yang cuma 21 hari, 25 hari, perintah Bapak Presiden Prabowo, harus kita bangun minimal storage kita tiga bulan," ujar Bahlil dalam podcast Abuleke di YouTube Kementerian ESDM.
Menanggapi perbandingan kapasitas cadangan minyak Indonesia dengan negara lain seperti Jepang yang mencapai 290 hari, Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan storage baru akan terealisasi karena adanya investor yang berminat.
"Nah sekarang kenapa tidak kita lakukan? Baru kita mau lakukan karena investasinya baru ada," kata Bahlil.
Bahlil menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan APBN, melainkan menggandeng pihak swasta.
"Enggak (Pakai APBN). Investor sudah ada. Jadi kita harus mengundang swasta juga. Untuk di samping dia, kita suruh dia bangun, tidak pakai dana APBN, tapi itu menjadi cadangan negara kita," ujarnya.
Minyak yang disimpan nantinya dapat dibeli oleh perusahaan seperti Pertamina maupun perusahaan lainnya.
Pembelian minyak mentah akan menggunakan Rupiah untuk mengurangi tekanan terhadap devisa negara.
"Belinya pakai apa? Rupiah. Supaya apa? Devisa kita tidak keluar. Jadi negara tidak lagi keluarkan devisa, tetapi pihak swasta yang membangun storage itu, kemudian dia juga kita kasih ruang untuk bisa membeli crude dari luar, tapi market cap-nya ada di dalam negeri," terang Bahlil.