Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L). Langkah ini diambil untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali, tidak melebihi batas aman 3%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa rencana ini disusun sebagai antisipasi terhadap potensi kondisi ekonomi yang lebih menantang. Salah satu faktor yang diwaspadai adalah kemungkinan kenaikan harga minyak global, yang dapat berdampak pada harga bahan bakar minyak (BBM) domestik.
"Jadi yang pertama tadi terkait dengan skenario Itu adalah skenario saat kita kritis atau krisis. Nah langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak lewat daripada 3%," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (16/3/2026).
Besaran penghematan anggaran pada setiap K/L masih bersifat dinamis. Menurut Airlangga, hal ini akan sangat bergantung pada berbagai faktor, terutama perkembangan harga minyak dunia dan potensi peningkatan pendapatan negara dari sektor komoditas.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi ekonomi secara berkala. Evaluasi kebijakan fiskal juga akan dilakukan secara dinamis dengan memonitor kondisi ekonomi setiap bulan. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah-langkah lanjutan yang diperlukan.
Airlangga menambahkan, "Kami sudah dengan Menteri Keuangan dan beberapa Menteri dari K/L besar sudah mempersiapkan apa saja yang bisa diefisientkan."
Efisiensi anggaran dapat dilakukan melalui berbagai cara. Menurut Airlangga, ini termasuk pemangkasan anggaran belanja barang dan jasa K/L, anggaran belanja aparatur negara (termasuk penerimaan ASN baru), hingga anggaran perjalanan dinas K/L.
"Efisiensi itu bisa macam-macam, bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan," ucap Airlangga.
Selain itu, efisiensi juga dapat dilakukan dengan memangkas program-program non-prioritas di masing-masing K/L. Rencana efisiensi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Prabowo sebelum ditindaklanjuti.
Airlangga menegaskan, "Masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir. Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang. Nanti sesudah datanya diselesaikan dan sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, nanti baru kita umumkan lagi kepada teman-teman."
"Angkanya belum final karena yang nanti memutuskan adalah Bapak Presiden," tegas Airlangga.
