Pemerintah Indonesia mengambil sikap fleksibel dalam penentuan sumber impor minyak. Langkah ini diambil di tengah kondisi pasokan global yang semakin ketat. Prioritas utama adalah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri tetap terjamin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa pemerintah tidak akan memilah-milah negara asal impor. Hal ini disampaikannya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026), seperti dilansir dari Detik Finance.
Kondisi pasar energi global saat ini menyebabkan mekanisme perdagangan tidak lagi berjalan normal. Bahlil menjelaskan bahwa negara-negara berebut pasokan minyak, membuat pemerintah harus bersikap adaptif dalam mencari sumber impor.
"Kita dari negara mana saja yang penting ada. Itu pun kita masih harus berebut dengan negara lain," ujar Bahlil. Ia menambahkan, keputusan terkait opsi pembelian minyak dari Rusia akan disampaikan ke publik jika sudah ada ketetapan.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti dinamika di lapangan, di mana kargo minyak yang sudah ditender bahkan bisa berpindah tangan. Situasi ini terjadi jika ada pembeli lain yang berani membayar lebih tinggi, sehingga meningkatkan persaingan.
"Bayangkan sekarang ini, orang udah melakukan tender aja, barangnya udah ada, tapi ketika ada orang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi, orang itu atau trader itu atau perusahaan yang menjual itu bisa berpotensi menjual ke orang yang menawar lebih tinggi," jelas Bahlil. Fenomena ini mengharuskan pemerintah menciptakan berbagai alternatif sumber.
Kondisi pasokan minyak dunia yang tersendat turut diperparah oleh penutupan Selat Hormuz oleh Iran, menyusul serangan yang menimpa negara tersebut dari Israel dan Amerika Serikat (AS). Hal ini menjadi salah satu pemicu utama pemerintah harus bersikap pragmatis dalam kebijakan impor.
