Pemerintah mulai menjajaki potensi penggunaan kompor listrik sebagai salah satu cara mengurangi impor energi, terutama Liquefied Petroleum Gas (LPG). Kajian ini melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) yang bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan bahwa kajian ini merupakan instruksi langsung dari Presiden untuk mencari solusi efisiensi di tengah melonjaknya harga minyak dunia.
"Iya, kompor listrik termasuk yang diminta kita mengkaji," ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026).
Pemerintah mendorong percepatan program elektrifikasi, termasuk kendaraan listrik, pembangkit listrik non-diesel, dan penggunaan kompor listrik. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, baik BBM maupun gas LPG.
Brian menambahkan, implementasi strategi ini perlu dilakukan segera mengingat krisis energi yang mendesak. Kajian melibatkan banyak kampus, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), serta pakar dan guru besar sesuai bidangnya. Hasil kajian diharapkan rampung dalam waktu dekat.
"Mungkin dalam waktu cepat kita bisa rekomendasikan. April lah," ujarnya.
Selain kompor listrik, pemerintah juga tengah mengkaji percepatan penggunaan kendaraan listrik dan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan energi baru terbarukan, seperti PLTS. Potensi penghematan dari langkah ini dinilai cukup besar. Penggantian PLTD saja diperkirakan dapat menghemat Rp 25 triliun dari sisi BBM. Sementara itu, tambahan dari kendaraan listrik dan kompor listrik juga dinilai signifikan.
"Belum lagi kalau motor listrik dan kompor listrik ini diganti, itu juga sangat besar," kata Brian.
