Lonjakan harga minyak akibat perang di Timur Tengah mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Opsi pemangkasan anggaran telah dibahas dalam rapat di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah masih memantau perkembangan perang. Pemotongan anggaran akan menjadi opsi untuk menjaga defisit APBN di bawah 3%.
"Tetapi karena kita masih di bulan-bulan awal, perang baru dua minggu, kita belum tahu apakah empat minggu, apakah lima minggu, itu menggunakan skenario pemotongan anggaran. Jadi selama perangnya masih belum mencapai dalam tanda petik lima bulan, kita masih skenario pemotongan anggaran, dan kita masih menggunakan maksimum defisit 3%," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/3/2026).
Besaran efisiensi akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia. Pemerintah juga menyiapkan tiga skenario lain jika perang berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Airlangga menegaskan bahwa program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan terkena pemangkasan. Program unggulan ini dinilai sebagai investasi jangka panjang.
Airlangga menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skenario jika kondisi global memburuk. Tujuannya adalah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% melalui potensi pemotongan anggaran. Skenario lainnya akan diumumkan jika konflik berlanjut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa anggaran BGN tetap sebesar Rp 335 triliun sesuai APBN 2026.
"Sementara kita masih tetap dengan yang ada, terutama yang sudah ditetapkan dengan anggaran APBN 2026," ujar Dadan.
