Pemerintah mulai menyusun sejumlah kebijakan sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan meliputi penerapan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) dan berbagai stimulus ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga (K/L) telah dilakukan untuk membahas hal ini. Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Salah satu poin yang mengemuka adalah rencana penerapan WFH satu hari dalam seminggu. Tito menyebutkan bahwa skema ini tampaknya telah mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota kabinet.
"Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," kata Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).
Selain WFH, pemerintah juga menyiapkan beberapa stimulus ekonomi. Namun, Tito masih enggan untuk memberikan rincian lebih lanjut. Hasil rapat koordinasi tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi saya nggak nyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan lagi hasil rapat kemarin ke bapak presiden," kata Tito.
Menurut Tito, kebijakan-kebijakan yang dibahas dalam rapat sudah hampir final. Kabinet kini menunggu keputusan dari Presiden Prabowo sebelum kebijakan tersebut diumumkan secara resmi.
"Setelah nanti pak presiden mengambil keputusan, baru nanti akan diumumkan. Siapa yang ditunjuk untuk mengumumkan, apakah Menko Ekonomi, atau Mensesneg, itu saya nggak tahu. Jadi, saya tidak pada kapasitas untuk menjelaskan," papar Tito.
Tito menambahkan bahwa jajaran pemerintah siap untuk menerapkan skema WFH. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa pemerintahan dapat tetap berjalan efektif meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
"Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," beber Tito.
Pemerintah daerah juga memiliki pengalaman dalam menerapkan skema WFH selama pandemi. Tito menyatakan akan memberikan arahan khusus kepada kepala daerah baru jika kebijakan ini diterapkan secara nasional.
"Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," papar Tito.
