Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan opsi impor minyak dari Rusia. Langkah ini muncul sebagai respons atas eskalasi konflik di Timur Tengah, yang menyebabkan terganggunya pasokan minyak global. Situasi pasar energi dunia menjadi semakin genting setelah Iran dilaporkan menutup Selat Hormuz menyusul serangan dari Israel dan Amerika Serikat (AS).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, seperti dilansir dari Detik Finance, tidak secara langsung mengonfirmasi atau membantah rencana impor tersebut. Namun, Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membatasi pilihan sumber impor minyak, mengingat kondisi pasokan yang kian ketat di pasar global.
“Kalau sudah jadi (impor minyak dari Rusia) saya akan kabari ya. Tapi sekarang adalah kita dalam kondisi seperti ini selalu membuka opsi dari negara mana saja. Karena hari ini kan kita harus, negara, pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026).
Bahlil menambahkan, dinamika pasar energi global telah mengubah mekanisme perdagangan menjadi tidak normal. Berbagai negara kini bersaing sengit untuk mendapatkan pasokan minyak. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap adaptif dalam menentukan sumber impor.
“Jadi, kita jangan milih-milih sekarang. Kita dari negara mana aja yang penting ada. Itu pun kita masih harus berebut dengan negara lain,” tambah Bahlil.
Ia juga menyoroti adanya praktik di lapangan, di mana kargo minyak yang telah melalui proses tender bahkan bisa beralih kepemilikan. Hal ini terjadi jika ada pembeli lain yang bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi, memperketat persaingan.
Menteri ESDM menjelaskan bahwa situasi tersebut mendorong pemerintah untuk menciptakan beberapa alternatif sumber pasokan. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. “Bayangkan sekarang ini, orang udah melakukan tender aja, barangnya udah ada, tapi ketika ada orang lain yang membeli dengan harga lebih tinggi, orang itu atau trader itu atau perusahaan yang menjual itu bisa berpotensi menjual ke orang yang menawar lebih tinggi. Jadi, kita sekarang membuat beberapa alternatif, yang penting bagi kita adalah, bagi pemerintah adalah, menjamin agar BBM di Indonesia tetap ada,” jelas Bahlil.
