Keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Menteri Bahlil Lahadalia untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) tanpa kenaikan per 1 April 2026 dinilai sangat strategis. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kebijakan tersebut juga disebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada rakyat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan ini. Menurutnya, keputusan tersebut sangat tepat mengingat tekanan harga minyak dunia yang masih berada di atas US$100 per barel dan situasi konflik di Timur Tengah. Ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sektor energi secara adaptif dan terukur.
Meskipun demikian, ada permintaan agar pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan produksi dalam negeri dan optimalisasi lifting minyak dan gas. Selain itu, percepatan program substitusi energi, seperti pengembangan bahan bakar nabati, juga menjadi krusial.
Jamaludin Malik menambahkan bahwa stabilitas harga BBM harus diimbangi dengan langkah jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian Indonesia di sektor energi, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh gejolak pasar global. Dengan demikian, ketahanan energi nasional akan semakin kokoh di masa mendatang.
"Dukungan terhadap kebijakan ini juga perlu dibarengi dengan penguatan produksi dan diversifikasi energi. Dengan demikian, ketahanan energi nasional akan semakin kokoh ke depan," ungkap Jamaludin Malik pada Rabu, 1 April 2026.
Keseimbangan Pasar dan Perlindungan Masyarakat
Pemerintah juga menerapkan kebijakan berbeda untuk BBM non-subsidi, yang harganya mengikuti dinamika pasar. Pendekatan ini dianggap menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara. Hal ini juga menunjukkan kebijakan yang seimbang dan terukur oleh pemerintah.
Menurut Jamaludin, "Pendekatan yang ditempuh pemerintah sudah tepat, di mana masyarakat tetap dilindungi, sementara mekanisme pasar tetap berjalan untuk sektor non-subsidi. Ini menunjukkan kebijakan yang seimbang dan terukur."
