Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat eskalasi di Timur Tengah mendorong pemerintah untuk menyusun sejumlah rencana efisiensi anggaran. Langkah ini diambil untuk memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terkendali, berada di bawah 3%.
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan bahwa program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih tidak akan mengalami pemangkasan anggaran. Program-program unggulan ini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang penting.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, memperkirakan bahwa lonjakan harga BBM sebagai dampak dari eskalasi di Timur Tengah berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi hingga mencapai Rp 210 triliun. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah memutuskan untuk menanggung seluruh kenaikan harga minyak guna mencegah perubahan harga BBM di tingkat konsumen.
Dalam APBN 2026, subsidi bahan bakar didasarkan pada asumsi harga minyak dunia sekitar US$ 70 per barel. Namun, saat ini harga minyak telah mencapai US$ 100 per barel. Tauhid menjelaskan, setiap kenaikan harga US$ 1 per barel di atas asumsi APBN dapat menyebabkan pemerintah mengeluarkan tambahan belanja subsidi hingga Rp 7 triliun.
"Kita sudah dari katakanlah Rp 7 triliun tadi, kali katakanlah US$ 70 per barel asumsi APBN ke US$ 100 per barel, itu kan ada kenaikan US$ 30 ya. Jadi Rp 7 triliun kali 30 itu sudah Rp 210 triliun kita butuh," ungkap Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/3/2026).
Oleh karena itu, Tauhid menyarankan agar pemerintah secara strategis mengatur siasat anggaran belanja, dengan memprioritaskan efisiensi berdasarkan skala prioritas.
Menurut Tauhid, prioritas efisiensi pertama harus berasal dari anggaran program Kementerian/Lembaga. Jika langkah ini tidak mencukupi, barulah kemudian dilakukan pemangkasan dari program-program prioritas Presiden.
"Saya kira mungkin anggaran-anggaran program itu masih bisa dikurangi lah yang MBG ataupun Kopdes. Menurut saya masih memungkinkan," terang Tauhid.
Namun, jika pemerintah tetap berkeinginan untuk tidak memangkas anggaran program-program prioritas seperti MBG dan Kopdes, Tauhid mengusulkan langkah alternatif, yaitu memperketat penyaluran bahan bakar subsidi agar tepat sasaran.
"Penerapan subsidi tepat sasaran. Subsidinya nggak dikurangi tetapi tepat sasaran harus dilakukan. Misalnya untuk roda empat, Pertalite itu harusnya hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin, itu kan bisa dilakukan. Kemudian katakanlah LPG 3 kg, yang masyarakat mampu itu bener-bener nggak boleh dapat," kata Tauhid.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan bahwa eskalasi di Timur Tengah berpotensi menimbulkan pembengkakan anggaran subsidi hingga mencapai Rp 340 triliun. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi harga minyak dunia yang bertahan di kisaran US$ 90-120 per barel.
"Asumsi harga minyak bertahan di range US$ 90-120 per barel maka ada pembengkakan subsidi energi dan belanja pemerintah," jelas Bhima.
Bhima berpendapat bahwa pembengkakan anggaran ini sulit ditutupi jika pemerintah tidak melakukan pemangkasan program prioritas seperti MBG, yang dinilai memakan anggaran belanja negara paling besar.
"Tanpa pemangkasan MBG dan Kopdes, pelebaran defisit hingga Rp 340 triliun tidak mungkin bisa ditutup. Kalau dipaksa mengambil terlalu banyak K/L dan transfer daerah akan ganggu pertumbuhan ekonomi di daerah. PHK jadi konsekuensi lesunya daya beli imbas efisiensi," tegasnya.
