Pemerintah mengimbau sektor swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) selama satu hari dalam sepekan. Langkah ini bertujuan untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah situasi perang di Timur Tengah yang belum mereda, seperti dilansir dari Detik Finance.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penerapan WFH untuk swasta ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran (SE) yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
"Penerapan WFH bagi sektor swasta ini diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," terang Airlangga dalam konferensi pers yang diselenggarakan secara daring dari Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026).
Selain kebijakan WFH, surat edaran tersebut juga akan mencakup imbauan kepada sektor swasta untuk turut serta dalam gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Namun, rincian lebih lanjut mengenai hal ini tidak dijelaskan secara spesifik oleh Airlangga.
Meski demikian, terdapat beberapa sektor pekerjaan yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Sektor-sektor tersebut diwajibkan untuk tetap bekerja dari kantor atau lapangan. Ini meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan.
Selain itu, sektor-sektor strategis juga termasuk dalam pengecualian, seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, serta keuangan. "Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik dan keuangan," kata Airlangga.
