Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah bakal menempatkan perwakilan dari sejumlah Kementerian/Lembaga ke dalam struktur kepengurusan badan usaha milik negara ekspor terbaru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Langkah penempatan pejabat ini diambil demi memperketat pengawasan terhadap badan baru yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5). Dilansir dari Detik Finance, upaya ini bertujuan memastikan transparansi kerja dan mencegah terjadinya monopoli pada pasar ekspor nasional.
Keputusan penempatan utusan kementerian tersebut disampaikan oleh Purbaya di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/5/2026).
"Usulan pak Menko itu kalau untuk pengawasan biar benar kita harus menaruh orang di sana, termasuk dari (Kementerian) Keuangan, dari Kementerian lain juga supaya tidak jadi monopolis yang seenak jidat gitu," kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).
Melalui kehadiran perwakilan kementerian lintas sektor tersebut, sistem kontrol pada DSI diklaim akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan badan-badan usaha lain yang sudah berjalan sebelumnya.
"Saya pikir pengawasan DSI akan lebih bagus dibanding lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Sehingga dia tidak akan jadi monopolis yang mengganggu pasar," tegas Purbaya.
Pada kesempatan terpisah, Purbaya sempat mengemukakan bahwa pengetatan pengawasan operasional DSI mencakup seluruh lini perdagangan komoditas utama, mulai dari batu bara hingga minyak sawit mentah demi menjamin akuntabilitas alur satu pintu.
Mekanisme pengawasan internal pegawai akan mengandalkan pemantauan profil kekayaan, di mana lonjakan aset yang tidak wajar dari staf DSI akan langsung ditindak tegas oleh pemerintah.
"Pengawasannya gampang, kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba jadi kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit. Kan sudah satu pintu. Di sana sudah jelas, di sini sudah jelas. Kalau ada sesuatu pasti di perusahaan-perusahaan itu," tegasnya.
