Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan rencana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol dan kelompok masyarakat kaya atau High Wealth Individual (HWI) belum akan diterapkan pada Jumat (24/4/2026). Penundaan ini dilakukan guna menunggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih stabil dan penguatan daya beli masyarakat.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah menjadikan kondisi ekonomi serta daya serap finansial publik sebagai indikator utama sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut. Purbaya menegaskan bahwa otoritas fiskal tidak akan menambah beban pajak baru selama situasi ekonomi belum dipandang cukup mumpuni untuk mendukung langkah tersebut.
"Jadi, posisi kita nggak berubah. Bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat, itu patokan utamanya," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan di Gedung BPKP, Jakarta.
Rencana pengenaan PPN jasa jalan tol sebelumnya telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025-2029. Landasan hukum kebijakan ini disusun melalui Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang berfokus pada perluasan basis pajak demi menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.
Selain sektor infrastruktur, DJP juga merumuskan regulasi khusus bagi kelompok HWI guna meningkatkan kontribusi pajak dari kalangan atas secara proporsional. Meskipun sudah masuk dalam peta jalan regulasi, target penyelesaian aturan untuk kedua jenis pajak ini baru dicanangkan tuntas pada tahun 2028 mendatang.
Menteri Keuangan mengungkapkan kekhawatiran bahwa penerapan pajak yang terburu-buru dapat menghambat aktivitas dunia usaha. Menurutnya, kenaikan tarif pajak yang tidak tepat waktu justru berisiko menurunkan total penerimaan negara akibat perlambatan bisnis secara masif.
Purbaya mengklaim bahwa usulan terkait PPN tol dan pajak orang kaya tersebut merupakan program jangka panjang yang telah dirumuskan oleh kepemimpinan sebelum masa jabatannya. Ia mengaku baru mempelajari detail rencana tersebut baru-baru ini sebagai bagian dari evaluasi kebijakan berkelanjutan.
Saat ini, Kementerian Keuangan memilih untuk memprioritaskan optimalisasi instrumen pajak yang sudah berlaku di lapangan. Fokus utama otoritas pajak kini tertuju pada penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik kecurangan laporan nilai transaksi atau underinvoicing guna meminimalkan kebocoran pendapatan negara.
