Pemerintah Prefektur Kochi di Jepang mulai menawarkan insentif finansial pada April 2026 bagi warga lajang berusia 20 hingga 39 tahun untuk menggunakan aplikasi kencan demi menekan krisis pernikahan dan angka kelahiran yang merosot tajam. Program subsidi sebesar 20.000 yen atau setara Rp 2,1 juta tersebut diberikan guna menutupi biaya langganan tahunan platform pencari jodoh digital yang telah disetujui otoritas setempat.
Dilansir dari Detik iNET, kebijakan ini muncul di tengah kondisi penurunan populasi yang ekstrem di wilayah pedesaan seperti Kochi akibat migrasi anak muda ke kota besar. Skema bantuan ini secara spesifik menargetkan biaya keanggotaan aplikasi populer, termasuk Tapple, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah pada Desember tahun lalu.
"Harga rata-rata untuk biaya keanggotaan tahunan sedikit di atas 20.000 yen, jadi kami menetapkan jumlah tersebut untuk menutupi sebagian besar biayanya," ujar seorang pejabat setempat sebagaimana dilansir dari Independent melalui Detik iNET. Pengguna yang menerima bantuan ini nantinya akan disurvei untuk mengukur efektivitas program dalam menciptakan hubungan asmara yang berlanjut ke jenjang pernikahan.
Data dari Kementerian Urusan Dalam Negeri Jepang menunjukkan urgensi dari langkah ini, di mana tercatat hanya 686.061 kelahiran pada tahun 2024, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899. Sebaliknya, jumlah kematian melonjak hingga 1,59 juta jiwa, yang membuat selisih penurunan populasi alami Jepang mencapai hampir satu juta orang dalam satu tahun saja.
Metode pencarian pasangan melalui platform digital kini menjadi tren utama bagi generasi muda di Negeri Sakura untuk membangun rumah tangga. Survei pemerintah tahun 2024 mengungkapkan bahwa satu dari empat orang yang menikah di bawah usia 39 tahun bertemu pasangan mereka secara daring, melampaui angka pertemuan di lingkungan kerja maupun sekolah.
Prefektur lain seperti Miyazaki juga telah menerapkan langkah serupa dengan memberikan subsidi maksimal 10.000 yen bagi warganya. Namun, sejumlah pihak memberikan reaksi beragam di media sosial dengan berpendapat bahwa persoalan mendasar seperti tekanan finansial, jam kerja yang panjang, serta tingginya biaya membesarkan anak tetap menjadi penghambat utama pernikahan.
Upaya masif ini merupakan bagian dari strategi nasional otoritas Jepang yang sebelumnya telah memperluas fasilitas penitipan anak, memberikan subsidi perumahan, hingga melakukan uji coba sistem kerja empat hari dalam seminggu di Tokyo. Bank Dunia menempatkan Jepang sebagai negara dengan populasi tertua kedua di dunia setelah Monako, yang mendorong pemerintah meluncurkan berbagai aplikasi kencan yang dikelola negara secara langsung.
