Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat pengawasan dan perancangan proyek infrastruktur strategis pada Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi anggaran dan menjaga kepercayaan investor global terhadap iklim investasi Indonesia.
Kedisiplinan dalam eksekusi program menjadi fokus utama karena lemahnya penyampaian kebijakan di masa lalu sering menghambat pembangunan. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah kini mewajibkan adanya pemantauan secara real time guna menyelaraskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Purbaya memperingatkan bahwa perencanaan yang buruk berisiko memicu pembengkakan biaya atau cost overrun yang signifikan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat investor internasional enggan menanamkan modalnya kembali di tanah air jika proyek tidak berjalan sesuai jadwal.
Mantan petinggi Kemenko Marves ini menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan LRT Jabodebek sebagai contoh kurangnya pengawasan di masa lalu. Menurutnya, proyek-proyek tersebut memiliki konsep yang baik namun terkendala saat eksekusi lapangan.
"Itu sebetulnya proyeknya bagus, cuma nggak diawasi sehingga ketika ada masalah, tidak ada yang menangani. Akhirnya terjadi cost overrun berpuluh triliunan rupiah," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Ia menceritakan pengalaman saat menangani kendala pembebasan lahan proyek Whoosh yang sempat berjalan lambat selama dua tahun. Pada masa itu, pelaksana proyek asal China melaporkan adanya birokrasi yang berbelit antara BUMN dan kementerian terkait sehingga progres lahan hanya mencapai 4 kilometer.
Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kendali yang lebih andal melalui penyiapan jalur proyek (project pipeline) yang matang. Purbaya menegaskan bahwa seluruh proyek berskala besar di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan dipantau secara ketat untuk menghindari pengulangan masalah koordinasi dan keterlambatan fisik.
