Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah mendorong pemerintah mencari cara untuk melakukan penghematan BBM. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan work from home (WFH).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha memahami potensi kenaikan biaya energi dan logistik akibat dinamika pasar energi global saat ini.
Shinta menambahkan perlunya pemetaan yang komprehensif terhadap dampak WFH, termasuk pengaruhnya terhadap produktivitas dan keberlangsungan operasional perusahaan. "Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha," kata Shinta saat dihubungi detikcom, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, penerapan WFH tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor. Sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan yang memerlukan kehadiran fisik pekerja akan sulit menerapkan kebijakan ini.
Shinta menjelaskan, "Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik."
Namun, Shinta mengakui ada sektor yang lebih fleksibel untuk WFH, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Selain sektor usaha, jenis pekerjaan juga perlu dipertimbangkan.
Lebih lanjut, Shinta berpendapat pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.
Shinta menambahkan bahwa kajian mendalam dan diskusi antara pemerintah dan pengusaha diperlukan jika wacana ini dibahas lebih lanjut. Tujuannya adalah agar kebijakan penghematan energi berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan.
"Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta opsi penghematan energi dikaji, menyoroti langkah Pakistan yang menerapkan WFH bagi 50% pegawai pemerintah dan swasta. Prabowo juga menyoroti pemangkasan hari kerja menjadi empat hari di Pakistan.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," ujar Prabowo.
