Badan Pangan Nasional (Bapanas) merealisasikan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 371,2 ribu ton hingga Kamis, 30 April 2026. Langkah ini dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen tanpa adanya jeda operasional pada masa transisi anggaran.
Berdasarkan data yang dilansir dari Detik Finance, total penyaluran tersebut terdiri dari dua periode utama. Sebanyak 221 ribu ton disalurkan pada Januari hingga Februari, sementara 150,2 ribu ton sisanya digelontorkan sejak Maret hingga 25 April 2026.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menjelaskan bahwa skema penyaluran tahun ini telah dimodifikasi agar tidak terhambat birokrasi tahun anggaran. Program Januari-Februari merupakan perpanjangan tahun sebelumnya, sedangkan program baru dimulai efektif pada bulan Maret.
"Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini," kata Maino Dwi Hartono, Direktur SPHP Bapanas.
Selain melibatkan distributor daerah, Bapanas juga memperluas akses distribusi melalui jaringan ritel modern dan pedagang di pasar rakyat. Ekspansi ini didukung oleh posisi cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi.
Per 28 April 2026, total stok beras yang dikelola Bulog tercatat mencapai 5,08 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,4 juta ton berasal dari pengadaan produksi dalam negeri yang diserap secara maksimal oleh pemerintah.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 109 daerah, analisis Bapanas menunjukkan hanya 52 wilayah yang harganya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Jumlah daerah yang melewati ambang batas HET tersebut hanya setara 14,65 persen dari total wilayah pantauan.
Data harga rata-rata beras medium per 28 April menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di Zona I (Jawa, Lampung, Sulawesi), harga berada di angka Rp 12.998 per kg, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 13.070 per kg.
Penurunan serupa terjadi di Zona II dengan rata-rata Rp 13.618 per kg dan Zona III di level Rp 14.957 per kg. Pemerintah terus memantau distribusi agar pasokan tetap tersedia di pasar tradisional dan ritel modern di seluruh Indonesia.
