Kondisi ekonomi global sudah tidak stabil sebelum potensi perang antara Iran dan Israel. Perang dagang, energi, teknologi, dan supremasi telah mewarnai lanskap ekonomi global.
Dunia memasuki fase transisi geopolitik dan geoekonomi yang signifikan. Sistem ekonomi global yang sebelumnya didominasi kekuatan multilateral kini menuju konfigurasi multipolar yang lebih kompleks.
Konflik di Timur Tengah, terutama antara Israel dan Iran, menjadi titik krusial yang mencerminkan dinamika ini. Dampaknya meluas pada keamanan regional, stabilitas ekonomi global, perdagangan, redistribusi populasi, dan potensi krisis ekonomi.
Perebutan sumber daya energi dan perluasan pasar menjadi akar masalah konflik Timur Tengah, khususnya bagi AS, China, Eropa Barat, dan Rusia. Stabilitas pasokan energi penting bagi AS dan China untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.
Lebih dari 70% konsumsi minyak China berasal dari impor, terutama dari Rusia, Iran, dan Venezuela. Produksi minyak ini menjadi target perebutan oleh AS (Bloomberg, 2025).
Rusia dan China berupaya menyeimbangkan pengaruh AS di Timur Tengah melalui pendekatan diplomatik dan ekonomi, bukan melalui keterlibatan militer langsung.
Iran memperkuat hubungan perdagangan dan geopolitik dengan Rusia dan China di berbagai sektor. Meskipun terkena sanksi ekonomi dan embargo perdagangan, ekonomi Iran tetap kuat dan telah mempersiapkan strategi jangka panjang dalam kerangka "economic of war".
Konflik di Timur Tengah berdampak global karena posisi strategis kawasan ini dalam sistem energi dunia. Meskipun hanya mencakup 3,4% luas permukaan bumi, negara-negara seperti Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyimpan kekayaan energi yang besar.
Timur Tengah menguasai sekitar 48% cadangan minyak dunia dan 38% cadangan gas alam global. Lima dari sepuluh produsen minyak terbesar dunia berada di kawasan ini, menjadikannya pusat geopolitik energi global.
Timur Tengah memproduksi sekitar 26% minyak dunia, dengan Arab Saudi sebagai produsen utama (sekitar 11 juta barel per hari atau 11% produksi global). Iran juga produsen besar dengan produksi mendekati 4 juta barel per hari, meskipun sering terhambat oleh sanksi (Investopedia, 2025).
Selain produksi, Timur Tengah strategis dalam distribusi energi global. Selat Hormuz, jalur laut sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi internasional, sangat vital.
Gangguan terhadap produksi dan distribusi minyak di Timur Tengah berpotensi mengganggu pasokan energi global dan meningkatkan harga.
Analis memperkirakan harga minyak dapat menembus US$ 100 per barel jika gangguan pasokan berlanjut (Reuters, 2026; Bloomberg, 2026), berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global dan menyebabkan krisis dunia.
Persaingan geopolitik meluas ke mineral kritis seperti litium, nikel, kobalt, grafit, dan rare earths, yang penting untuk teknologi transisi energi seperti kendaraan listrik dan baterai.
Pada 2024, permintaan litium naik hampir 30%, sementara nikel, kobalt, dan grafit meningkat sekitar 6-8%, didorong oleh sektor energi (IEA, 2024).
Sebagian besar analis memperkirakan konflik akan terbatas karena perang besar merugikan semua pihak. Iran, Israel, dan AS tampaknya siap untuk perang jangka panjang. Rusia, dengan pengalaman perang jangka panjang di Ukraina, akan "mendukung" dan mengambil manfaat dari perang di Timur Tengah.
Dampak Geoekonomi terhadap Indonesia
Sebagai negara berkembang dengan ekonomi terbuka, Indonesia akan terpengaruh gejolak global. Kenaikan harga minyak menjadi jalur transmisi langsung karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak.
Konflik geopolitik meningkatkan permintaan dolar AS sebagai aset aman dan melemahkan kurs mitra dagang. Investor akan mencari aset yang lebih aman (flight to quality).
APBN juga akan terganggu. Subsidi BBM dan listrik dalam APBN berpotensi meningkat tajam. Jika pasar keuangan terus terganggu, biaya bunga utang pemerintah juga akan meningkat.
Berbeda dengan krisis global 2008, saat ini tidak dapat diharapkan solusi dari G20 atau lembaga multilateral. Strategi ekonomi Indonesia adalah bertahan dalam masa perang menuju kemandirian ekonomi.
Strategi ini meliputi penyelamatan APBN 2026. Peningkatan ekspor komoditas SDA berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah wajib mengoptimalkan penerimaan negara dari SDA yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga.
Peningkatan penerimaan negara harus menutup belanja, baik subsidi energi maupun bunga utang. Belanja subsidi dan sosial tetap dialokasikan sebagai instrumen perlindungan sosial. Konsumsi BBM dan listrik harus dihemat melalui berbagai cara.
Belanja barang dan modal di Kementerian dapat ditunda. Pemerintah juga memerlukan pembiayaan siaga dari pasar keuangan dan lembaga donor.
Relokasi industri global juga menjadi peluang. Perang dagang dan deglobalisasi mendorong perusahaan memindahkan produksi ke negara yang stabil. Indonesia dapat menarik investasi dalam manufaktur, baterai kendaraan listrik, dan industri hilirisasi mineral, terutama karena cadangan nikel terbesar di dunia.
Indonesia juga harus mempersiapkan strategi hilirisasi di sektor mineral lainnya dan sumber daya alam yang menarik untuk investasi (IEA, 2024; Kemendag, 2023).
Program perlindungan sosial, makan bergizi gratis (MBG) untuk ekonomi lokal, anggaran pendidikan, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk ketahanan ekonomi desa perlu dipertahankan. Indonesia terus memperkuat program ekonomi kemandirian yang memfokuskan pada penguatan SDM dan investasi melalui Danantara, hilirisasi SDA, dan ketahanan pangan.
Penguatan industri pertahanan nasional juga penting dalam menghadapi ancaman keamanan global jangka panjang.
Swiss mendapat manfaat ekonomi dan stabilitas selama Perang Dunia II karena status netralnya, menjadi pusat perbankan aman, tempat perlindungan pengungsi, dan penyedia layanan industri-logistik bagi pihak yang bertikai.
Sebagai negara yang aman dan netral, Indonesia berpotensi menjadi seperti "Swiss" dalam skenario perang. Indonesia memiliki posisi politik bebas aktif dan potensi ekonomi yang strategik. Namun, Indonesia berbeda secara signifikan dengan Swiss dalam hal tingkat ekonomi, populasi, geografis dan stabilitas domestik.
Tantangan keamanan ekonomi Indonesia jauh lebih berat daripada posisi Swiss yang mapan pasca-PD II.
Saat ini, perekonomian global tidak lagi melaksanakan aturan bersama, lembaga multilateral tidak berdaya, aturan perdagangan global tidak dipatuhi, dan muncul supremasi negara kuat dan tertindasnya negara kecil.
Perdagangan global sudah mirip dengan merkantilisme, teori dan kebijakan ekonomi abad ke-16 hingga ke-18 yang meyakini kemakmuran dicapai melalui neraca perdagangan positif melalui intervensi negara, proteksionisme, dan kolonisasi.
Arus finansial global juga sudah berubah, ditandai dengan pergeseran menuju aset aman (safe haven) seperti emas, bitcoin, dan kripto akibat ketidakpastian geopolitik. Emas menjadi lindung nilai terhadap inflasi, sedangkan kripto dan bitcoin menawarkan pertumbuhan agresif tanpa basis transaksi yang jelas.
Ekonomi dunia seperti kembali seperti masa sebelum masehi. Thucydides (460-350 SM) menyatakan bahwa kekuatan hegemoni akan memicu perang jika posisinya terancam oleh negara berkembang.
Krisis ekonomi 1998, 2008, dan pandemi 2020 mengajarkan kita untuk menjalankan pemulihan ekonomi di tengah kesulitan. Strategi ekonomi mengatasi krisis pada tahun-tahun tersebut pada hakekatnya adalah buntut dari perang ekonomi.
Perang ekonomi tahun 2026 lebih kompleks, Indonesia harus mampu menyesuaikan strategi ekonomi kemandirian dalam situasi perang supremasi dan tetap bertahan tanpa bantuan negara lain.
