Persepsi pasar global terhadap Indonesia belakangan ini cenderung memburuk. Perkembangan negatif yang terjadi menyoroti profil risiko Indonesia, membuatnya tampak lebih menonjol dibanding potensi keuntungannya, seperti dilansir dari Medcom.
Perubahan ini dipicu oleh langkah dua lembaga pemeringkat internasional terkemuka. Moody’s pada Februari 2026 dan Fitch pada Maret 2026 secara serentak menurunkan prospek (outlook) Indonesia dari stabil menjadi negatif.
Kedua lembaga tersebut mengidentifikasi beberapa kekhawatiran utama. Tekanan pada fiskal, ketahanan cadangan devisa, serta peningkatan risiko kewajiban kontinjensi dari BUMN menjadi sorotan. Situasi ini diperparah oleh ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berdampak pada kenaikan risiko di sektor energi dan akhirnya menekan kondisi fiskal serta ekonomi domestik.
Analis Mirae Asset, Jessica Tasijawa, menjelaskan bahwa perubahan prospek semacam ini memiliki konsekuensi berdasarkan pengalaman historis. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia hanya mengalami dua revisi prospek oleh S&P, yakni pada 2013 dan 2020.
Di luar periode pandemi, pola yang terlihat cukup konsisten. Pasar cenderung melakukan penyesuaian ketika tekanan tidak diimbangi dengan kebijakan struktural yang meyakinkan dari pemerintah.
Dari sisi nilai tukar, rupiah berpotensi melemah tambahan sekitar 4%–5% dalam tiga bulan setelah revisi outlook. Ini akan melanjutkan depresiasi yang sudah terjadi sebelumnya. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun juga berisiko naik sekitar 30–50 basis poin, sementara premi risiko yang tercermin dalam CDS lima tahun dapat melebar lebih jauh.
Meskipun demikian, pertanyaan krusial yang muncul adalah apakah kondisi ini akan berujung pada penurunan peringkat kredit Indonesia. Jessica Tasijawa menilai ruang untuk penurunan peringkat masih relatif terbatas.
“Dalam pandangan kami, ruang untuk downgrade masih relatif terbatas. Indonesia diperkirakan tetap mampu mempertahankan peringkat BBB, meskipun dengan outlook negatif,” tegas Jessica.
Pernyataan ini didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup solid. Pertumbuhan ekonomi pada 2026 diperkirakan tetap berada di kisaran 5%, meskipun sedikit di bawah proyeksi awal akibat ketidakpastian global.
Berbeda dengan periode sebelumnya yang lebih mengandalkan pelonggaran moneter, saat ini kebijakan fiskal justru menjadi pendorong utama. Kebijakan ini menjaga pertumbuhan sekaligus meredam dampak guncangan eksternal.
Strategi ini terlihat dari percepatan belanja pemerintah, dengan target realisasi yang jauh lebih tinggi pada kuartal pertama 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan belanja ini difokuskan pada program prioritas yang memiliki efek pengganda terhadap ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Disiplin Fiskal dan Peluang Investor
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Defisit anggaran dijaga agar tidak melampaui batas 3% dari PDB melalui kombinasi kebijakan efisiensi dan optimalisasi penerimaan.
Langkah efisiensi difokuskan pada pemangkasan belanja yang tidak prioritas. Namun, ini dilakukan tanpa mengganggu program-program sosial utama seperti bantuan sosial, subsidi, serta program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan inisiatif kesejahteraan lainnya. Bahkan, jumlah penerima manfaat MBG diproyeksikan melonjak signifikan pada 2026.
Upaya efisiensi ini diperkirakan menghasilkan penghematan ratusan triliun rupiah, dengan kontribusi terbesar dari pengurangan belanja kementerian dan lembaga. Tambahan ruang fiskal juga diharapkan dari optimalisasi belanja lain serta pengelolaan restitusi pajak yang lebih baik.
“Dalam skenario yang lebih berat, misalnya jika harga minyak melampaui USD100 per barel dan memperlebar defisit, kombinasi langkah-langkah tersebut dinilai cukup untuk menjaga keseimbangan fiskal tetap dalam batas aman. Dengan kata lain, risiko fiskal masih dapat dikelola dan kredibilitas kebijakan tetap terjaga,” imbuh Jessica.
Dari perspektif investor, kondisi ini justru membuka peluang. Obligasi pemerintah Indonesia saat ini dinilai berada pada level yang menarik untuk diakumulasi. Risiko penurunan peringkat yang terbatas, ditambah kuatnya permintaan domestik, menjadi faktor penopang utama. Imbal hasil obligasi diperkirakan bergerak stabil di kisaran 6,2%–6,7% sepanjang tahun ini.
Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, yang mencakup pelemahan rupiah, kenaikan yield di atas 7%, serta arus keluar dana asing, dampaknya diyakini tetap terkendali. Hal ini karena Indonesia masih berada dalam kategori investment grade.
Potensi keluarnya investor asing kemungkinan besar akan diimbangi oleh peran investor domestik. Institusi seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun terus meningkatkan kapasitas mereka dalam menyerap surat utang negara, terutama ketika imbal hasil menjadi lebih menarik. Dengan kombinasi faktor tersebut, penyesuaian pasar diperkirakan berlangsung bertahap dan tidak mengganggu stabilitas secara keseluruhan. Ini menegaskan bahwa pasar obligasi pemerintah Indonesia masih memiliki ketahanan yang cukup kuat di tengah tekanan global.
