Sejumlah peternak ayam mendatangi kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026) guna menyampaikan keluhan terkait anjloknya harga telur di tingkat produsen. Saat ini harga telur menyentuh angka Rp 22.500 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 26.500 per kilogram.
Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menyatakan bahwa kondisi ini menyebabkan kerugian bagi para peternak karena biaya produksi saat ini mencapai Rp 24.000 per kilogram. Penurunan harga tersebut diduga akibat adanya permainan pihak perantara atau tengkulak di lapangan.
"Ini harga nggak wajar. Kalian tahu tadi harga berapa dibilang? Rp 21.000, kalian beli telur berapa? Rp 29.000-Rp 30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp 8.000 itu? Itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," kata Herry Dermawan dilansir dari Detik Finance.
Herry mendesak pemerintah untuk melibatkan Satgas Pangan guna menindak perantara yang mempermainkan harga di saat stok melimpah. Menurutnya, harga telur sangat sensitif terhadap isu pasar sehingga peternak sering terpaksa menjual murah karena kebutuhan mendesak.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa faktor utama penurunan harga adalah tingginya pasokan. Pada tahun 2026, produksi telur nasional diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton sementara kebutuhan hanya sekitar 6 juta ton.
Kementan mencatat terjadi surplus nasional sekitar 800 ribu ton atau 13 persen dari kebutuhan total. Meskipun surplus dinilai masih bisa dikendalikan, fenomena banting harga oleh sebagian peternak membuat harga pasar di tingkat produsen rata-rata nasional berada di angka Rp 24.500 per kilogram.
Wilayah yang mengalami penurunan harga paling signifikan berada di sentra produksi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Guna menstabilkan harga, pemerintah mendorong penambahan porsi menu telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan penyerapan stok.
Selain itu, Kementan akan memfasilitasi distribusi telur dari daerah surplus di Pulau Jawa ke wilayah yang masih mengalami defisit pasokan, seperti Papua dan Maluku. Langkah ini diambil agar harga di tingkat peternak dapat kembali mendekati angka acuan Rp 26.500 sesuai aturan Badan Pangan Nasional.
