Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini mengancam sekitar 9.000 karyawan di 10 perusahaan besar yang tersebar di Pulau Jawa sebagai imbas langsung dari eskalasi perang di Timur Tengah. Kabar tersebut disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, pada Selasa (14/4/2026).
Meskipun proses pemecatan belum dieksekusi, perusahaan-perusahaan tersebut dilaporkan telah memulai diskusi dengan serikat pekerja mengenai pengurangan tenaga kerja. Diskusi tersebut difokuskan pada kemungkinan langkah efisiensi dalam rentang waktu tiga bulan ke depan.
"Jadi, berdasarkan laporan dari anggota KSPI di tiket pabrik ya, kita kan punya anggota di pabrik, bahwa mereka sudah mulai diajak ngomong lah, belum melakukan PHK baru diajak ngomong, kalau perang tetap berlanjut, maka tiga bulan ke depan ini pasti ada potensi PHK," kata Said Iqbal, Presiden KSPI, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Sektor industri padat karya, khususnya tekstil dan garmen, menjadi wilayah yang paling rentan terhadap ancaman ini. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku impor seperti kapas yang didatangkan dari Amerika Serikat, Brasil, dan Australia.
Konflik internasional yang berkepanjangan dikhawatirkan akan memutus rantai pasokan bahan baku tersebut sekaligus memicu lonjakan harga di pasar global. Selain sektor tekstil, industri otomotif dan elektronik juga menghadapi tekanan serupa akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri non-subsidi.
Biaya operasional yang membengkak memaksa manajemen untuk mempertimbangkan pengurangan karyawan, terutama bagi mereka yang berstatus tenaga kerja kontrak. Industri berbasis petrokimia juga terdampak karena tingginya penggunaan bahan baku plastik yang harus dibayar menggunakan mata uang dolar AS.
Sepuluh perusahaan yang memberikan sinyal pengurangan pegawai tersebut berada di wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Hingga saat ini, pihak serikat pekerja masih terus memantau perkembangan situasi di lapangan seiring dengan dinamika politik di Timur Tengah.
