Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun kota-kota baru yang terintegrasi bagi kalangan pekerja di dekat kawasan industri mulai tahun ini guna meringankan beban ekonomi buruh. Janji tersebut disampaikan dalam perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026).
Pembangunan kawasan hunian ini direncanakan mengusung konsep kota mandiri yang mampu menampung hingga 100 ribu unit rumah susun di setiap lokasi. Fasilitas penunjang seperti sekolah, rumah sakit, sarana olahraga, hingga tempat penitipan anak (daycare) akan disediakan secara lengkap di area tersebut.
Dilansir dari Detik Finance, Presiden menegaskan bahwa penyediaan fasilitas daycare merupakan respons cepat terhadap aspirasi para pimpinan organisasi pekerja. Upaya ini bertujuan agar para buruh memiliki akses pengasuhan anak yang terjamin selagi mereka bekerja.
"Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah, rumah susun 100 ribu. Dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Selain hunian, pemerintah akan menyiapkan akses transportasi publik terintegrasi seperti bus dan kereta api ringan dengan skema tarif khusus. Pekerja yang memiliki kartu anggota nantinya dapat menikmati layanan transportasi dengan harga yang sangat terjangkau menuju lokasi kerja.
Target besar pemerintah tahun ini adalah memulai pembangunan minimal 1 juta unit rumah secara nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan buruh. Hingga saat ini, tercatat pembangunan sudah mencapai angka 350 ribu unit rumah di berbagai wilayah.
Skema kepemilikan rumah bagi buruh juga akan dipermudah melalui masa cicilan yang panjang hingga 40 tahun. Program ini dirancang untuk mengalihkan pengeluaran sewa rumah buruh yang saat ini mencapai 30 persen dari penghasilan menjadi cicilan hak milik.
Lahan-lahan di sekitar klaster industri akan diprioritaskan sebagai lokasi pembangunan agar mobilitas pekerja menjadi lebih efisien. Pemerintah meyakini jangka waktu cicilan yang panjang dapat memberikan kepastian hunian bagi kelompok buruh, petani, dan nelayan.
