Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja negara yang dinilai tidak efisien. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk melindungi keuangan negara dari potensi tindak pidana korupsi.
Pada tahap awal efisiensi, pemerintahan Prabowo berhasil menghemat Rp 308 triliun. Dana sebesar itu diyakini rawan dikorupsi jika tidak segera dipangkas.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp 308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp 308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).
Prabowo menghubungkan kebijakan ini dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan efisiensi investasi. ICOR Indonesia berada di angka 6,5, lebih tinggi dari Thailand (4), Malaysia (4), dan Vietnam (3,6).
Angka ICOR yang tinggi menunjukkan Indonesia membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. APBN yang mendekati Rp 3.700 triliun (US$ 230 miliar) dinilai Prabowo tidak efisien sekitar 30% atau setara US$ 75 miliar.
"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp 3.700 triliun atau US$ 230 miliar. 30% dari itu maka US$ 75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.
Efisiensi yang telah dilakukan pemerintahannya, menurut Prabowo, masih merupakan tahap awal. Ia melihat potensi penghematan lebih lanjut, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Beberapa pos anggaran yang dipangkas meliputi biaya seremonial, alat tulis kantor, serta pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor. Prabowo juga menyoroti pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta kegiatan kajian yang dinilai kurang relevan dengan isu kemiskinan dan lapangan kerja.
Menghadapi potensi krisis, Prabowo menekankan pentingnya pengendalian konsumsi dan efisiensi di berbagai sektor. Ia mencontohkan kebijakan negara lain seperti pengurangan hari kerja dan penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH).
"Saya lihat negara-negara lain umpamanya hari kerja dari 5 jadi 4, Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75% karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah," tambah Prabowo.
