Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan baru terkait pemotongan pendapatan pengemudi ojek online (ojol) dari 20 persen menjadi 8 persen dalam pidato perayaan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).
Langkah ini diambil melalui penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang bertujuan memberikan keadilan bagi pengemudi di lapangan. Dilansir dari Detik Finance, pembagian pendapatan kini diatur minimal 92 persen untuk pengemudi dan maksimal 8 persen bagi perusahaan aplikator.
"Ojol kerja keras, mempertaruhkan jiwanya setiap hari. Ojol aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Saya katakan di sini saya tidak setuju 10 persen. Harus di bawah 10 persen," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Selain penyesuaian tarif, Perpres tersebut mewajibkan pemberian jaminan kesehatan melalui BPJS serta asuransi kecelakaan kerja bagi pengemudi transportasi daring. Prabowo menegaskan bahwa perusahaan yang tidak bersedia mengikuti aturan baru ini dilarang menjalankan usahanya di Indonesia.
Pemerintah juga meresmikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh lewat Keppres Nomor 10 Tahun 2026. Satgas ini bertugas melindungi pekerja yang terancam PHK, bahkan negara berkomitmen mengambil alih tanggung jawab jika pengusaha tidak lagi sanggup beroperasi.
Upaya perlindungan tenaga kerja diperluas melalui ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 yang disahkan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026. Regulasi tersebut difokuskan untuk menjamin kesejahteraan awak kapal perikanan serta memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di sektor kelautan.
Dalam sektor maritim, pemerintah menargetkan pengembangan 1.386 kampung nelayan yang akan diresmikan pada tahun ini. Program tersebut direncanakan berlanjut dengan pembangunan 1.500 kampung nelayan per tahun untuk mendukung kesejahteraan sekitar 6 juta nelayan di seluruh wilayah Indonesia.
