Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan petinggi Bank Indonesia (BI) dan menteri perekonomian terdahulu ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/5/2026), guna mendiskusikan kondisi ekonomi terkini mengenai nilai tukar rupiah dan inflasi.
Pertemuan strategis di tengah gejolak global tersebut membahas langkah penanganan dampak ekonomi dari sisi fiskal dan moneter, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Mantan Gubernur BI periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, membagikan hasil diskusi dan membandingkan situasi saat ini dengan pengalaman pemerintah terdahulu.
Burhanuddin Abdullah menjelaskan bahwa pembicaraan bersama Presiden tidak secara khusus mengulas nilai tukar rupiah yang saat ini berada di kisaran Rp17.600 per Dolar AS, melainkan fokus pada koordinasi tim pemerintah.
"Nggak, bukan itu (bukan terkait rupiah). Dulu misalnya kan tahun 2005 kita naikin BBM 126%, cuma beda sumbernya aja, sekarang eksternal, dulu di dalam negeri yang menaikkan. Itu juga karena eksternal kan, faktornya maksud saya," jelas Burhanuddin, Mantan Gubernur Bank Indonesia.
Pemerintah diimbau untuk memperkuat kerja sama tim antara sektor fiskal dan moneter dalam menyelesaikan tantangan ekonomi global saat ini.
"Di pemerintah lah, di pemerintah. Jadi fiskalnya bagaimana, moneter bagaimana, secara tim teamwork-nya harus seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini," ujar Burhanuddin, Mantan Gubernur Bank Indonesia.
Meskipun rupiah mengalami pelemahan hingga menyentuh angka Rp17.600 per Dolar AS, penurunan nilai mata uang tersebut dinilai masih jauh lebih aman dibandingkan dengan depresiasi yang terjadi pada masa krisis masa lalu.
"Kan Rp 16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%. Tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu Rp 2.500 kan. Nah kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2025 itu hanya 3,4% depresiasinya, sekarang 5%," tutur Burhanuddin, Mantan Gubernur Bank Indonesia.
Masyarakat diharapkan mendapatkan sosialisasi yang lebih luas mengenai realita penurunan nilai rupiah ini agar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan.
"Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis, sampai 21% waktu itu. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh gitu. Nah ini yang barangkali perlu di-exercise kepada masyarakat lebih disosialisasikan gitu," sambung Burhanuddin, Mantan Gubernur Bank Indonesia.
Pertemuan tersebut juga sama sekali tidak menyinggung kebijakan BI Rate yang baru saja dinaikkan oleh Bank Indonesia menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 19-20 Mei 2026. Burhanuddin kemudian mengingat kembali kebijakan agresif penaikan suku bunga acuan hingga 12,5% yang pernah diambilnya pada tahun 2005 demi meredam inflasi sebesar 17% akibat lonjakan harga BBM.
"Jadi dia setelah tahu bahwa direspon positif, turun pelan-pelan, rupiah stabil, turun pelan-pelan, akhirnya tahun 2006 inflasi kita kembali ke tahun 2004. Dari 6% ke 6% lagi setelah tahun 2005-nya 17% karena kasus kenaikan harga BBM yang tinggi sekali," kata Burhanuddin, Mantan Gubernur Bank Indonesia.
