Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengemukakan pandangannya bahwa seorang pemimpin negara di era modern ini harus mengadopsi pola pikir dan tindakan layaknya seorang CEO perusahaan. Baginya, presiden adalah CEO dari negaranya sendiri, yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelesaian masalah.
Prabowo menyampaikan gagasan ini saat berbicara di hadapan para pengusaha Jepang dalam acara Indonesia-Japan Business Forum yang berlangsung di Tokyo, Jepang, pada Senin, 30 Maret 2026. Pendekatan ini menuntut seorang kepala negara untuk memiliki pemahaman yang cepat dan mendalam terhadap setiap permasalahan, serta kemampuan untuk menyelesaikannya secara efektif dan efisien.
Sebagai CEO negara, Prabowo mengaku kerap terjun langsung mencari informasi atau masalah dari para menterinya. "Karena menurut saya, presiden di zaman modern ini sebenarnya adalah CEO negara. Dia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat," ungkap Prabowo, seperti dilansir dari Detik Finance.
Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di Indonesia itu juga menyatakan kesediaannya untuk menerima keluhan dari para pengusaha Jepang. Ia memastikan bahwa jika terdapat hambatan atau masalah dalam menjalankan bisnis di Indonesia, mereka dapat langsung menyampaikan keluhan tersebut kepadanya melalui berbagai saluran.
"Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia Anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," tegas Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyoroti upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan deregulasi. Ia berjanji akan terus berupaya menghilangkan peraturan bisnis yang dianggap tidak rasional dan menyederhanakan proses perizinan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pembentukan Satuan Tugas Khusus Debottlenecking.
Gugus Tugas Debottlenecking dibentuk untuk memberikan solusi langsung kepada perusahaan, baik asing maupun domestik, yang menghadapi hambatan administratif. Ini termasuk penanganan perlakuan tidak adil atau penyimpangan dari birokrasi pemerintah. "Gugus tugas ini telah terbukti efektif, kami telah mendapatkan hasil dalam menyelesaikan banyak masalah karena kami langsung menanganinya," pungkas Prabowo.
