Puluhan ribu Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) atau dapur umum telah didirikan di seluruh Indonesia untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diungkapkan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya.
Pembangunan 24.675 SPPG ini tidak menggunakan dana APBN. Sony Sanjaya mencontohkan Jepang, yang program MBG-nya didukung penuh pemerintah, termasuk pendanaan pembangunan dapur umum, serta bantuan dari perusahaan besar.
"Dari 24.675 tersebut, saat ini ya, belum ada satupun bangunan yang dibangun menggunakan dana APBN. Nah, rata-rata di negara-negara lain itu didukung oleh pemerintah yang membangun infrastruktur. Di Jepang, informasinya itu, infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar," ujar Sony dalam BGN Talks dikutip dari akun Youtube BGN, Jumat (6/3/2026).
Menurut Sony, pelibatan mitra dalam pembangunan SPPG dilakukan karena proses pengadaan barang dan jasa akan memakan waktu jika mengandalkan APBN. Proses tersebut harus melalui kelompok kerja (Pokja) dan berbagai syarat administrasi.
Sony menambahkan, pembangunan SPPG oleh mitra juga menutup potensi penggelembungan harga.
"Dugaan mark up mungkin ada, gitu kan, tapi dengan seluruh SPPG yang sekarang ada dibangun oleh mitra, oleh masyarakat, ada mark up nggak? Nggak ada, siapa yang mau mark up uang sendiri?" sebut Sony.
Selain transparansi anggaran, kecepatan menjadi faktor penting. Pembangunan oleh pemerintah dapat memakan waktu hingga lima bulan karena birokrasi. Sementara, pembangunan oleh masyarakat dapat selesai dan beroperasi dalam dua bulan tanpa melalui proses serah terima.
"Tapi kalau oleh masyarakat, dua bulan bisa jadi langsung operasional. Tidak ada BAST (berita acara serah terima), tidak ada berita acara serah terima, langsung bangun, langsung operasional," pungkas Sony.
