Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menggenjot proyek pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi yang berlokasi di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Proyek ini, dengan total investasi mencapai Rp 7,2 triliun, sebagian besar pendanaannya berasal dari pinjaman asing.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menjelaskan bahwa inisiatif ini dirancang sebagai acuan model budidaya udang modern. Konsepnya terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan tambak ini akan mencakup lahan seluas hampir 2.150 hektare.
Pengembangan kawasan tambak udang ini menganut konsep Budidaya Udang Terpadu (ISF). Cakupannya meliputi pembangunan sarana hulu dan hilir, seperti instalasi pengambilan air laut, tandon utama, kolam budidaya, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Termasuk pula fasilitas kawasan, upaya penghijauan, serta pengadaan peralatan dan mesin yang dibutuhkan. Untuk biaya konstruksi saja, dialokasikan dana sekitar Rp 7,1 triliun.
Dikutip dari Detik Finance, Haeru Rahayu mengungkapkan rincian pendanaan proyek tersebut. "Pendanaannya cukup luar biasa, ini mencapai Rp 7,2 triliun dengan kebutuhan di dalamnya ada untuk manajemen konstruksi dan kemudian untuk konstruksinya sekitar Rp 7,1 triliun," ujar Haeru saat konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).
Lebih lanjut, sumber dana proyek ini berasal dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 6,1 triliun. Ada juga tambahan rupiah murni pendamping (RMP) senilai Rp 1,1 triliun. Haeru menjelaskan bahwa pinjaman luar negeri tersebut menggunakan skema Kredit Swasta Asing (KSA).
"Ini pinjamannya pinjaman luar negeri. Kita pakai KSA, kredit swasta asing. Ini memang skema-skema yang kami dapatkan dari Kementerian Keuangan," tambah Haeru.
Meskipun kontrak awal mengalokasikan waktu pembangunan selama tiga tahun, terdapat instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proyek ini. Saat ini, progres pembangunan baru sebatas pembentukan petak-petak kolam tambak udang.
Haeru berharap percepatan ini dapat terealisasi. "Tetapi Pak Presiden minta kepada Pak Menteri ini untuk dilakukan percepatan-percepatan. Kami sedang push menjadi 2 tahun. Doakan mudah-mudahan kami bisa mengawal ini dengan baik," katanya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, memaparkan dampak positif investasi ini terhadap ekonomi lokal Sumba Timur. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja bagi 8.820 orang. Kapasitas produksi udang diproyeksikan mencapai 52.000 ton per tahun.
"Maka dari investasi Rp7,2 triliun tersebut, diperkirakan dampak peningkatan pertumbuhan PDRB, produksi domestik regional bruto itu sebesar 34,7 persen," ujar Nyoman.
Selama fase konstruksi, pembangunan tambak udang ini mampu menyerap 1.889 pekerja lokal. Hal ini diprediksi akan memicu lonjakan ekonomi temporer antara 39,4% hingga 40,7% per tahun di wilayah tersebut.
Pada fase operasional, PDRB Sumba Timur diperkirakan akan meningkat signifikan. Dari sekitar Rp 7,8 triliun menjadi Rp 10,5 triliun. Nilai ekonomi dari produksi udang sendiri bisa mencapai Rp 3,38 triliun setiap tahunnya.
Selain itu, proyek ini berpotensi menyumbangkan devisa negara sebesar US$ 285 juta dari komoditas ekspor udang. Perputaran upah di tingkat lokal diperkirakan mencapai Rp 260 miliar per tahun. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi 35.280 jiwa pekerja, termasuk anggota keluarga mereka.
