Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan kondisi terkini ekonomi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk posisi utang luar negeri Indonesia.
Rasio utang luar negeri Indonesia saat ini berada di angka 29,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih di bawah batas 30%. Presiden Prabowo sempat mengonfirmasi kebenaran data tersebut.
Airlangga menjelaskan lebih lanjut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Konsumsi domestik dinilai baik dan kuat, berkontribusi 54% terhadap PDB, dengan mandiri spending index mencapai 360,7.
Presiden Prabowo kemudian bertanya mengenai persentase utang, memastikan apakah angka tersebut 29% atau 39%. Airlangga mengoreksi dan menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan penurunan.
Airlangga menjelaskan bahwa angka 29,9% tersebut khusus untuk utang luar negeri. Jika seluruh utang pemerintah digabungkan, baik dari dalam maupun luar negeri, rasionya berada di sekitar 40% terhadap PDB.
Presiden Prabowo menilai rasio utang luar negeri Indonesia sebagai salah satu yang terendah di dunia, dan Airlangga Hartarto membenarkan pernyataan tersebut.
Cadangan devisa Indonesia saat ini mencapai US$ 151,9 miliar, cukup untuk membiayai sekitar enam bulan impor. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran US$ 140 miliar.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa utang baru yang ditarik pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp 185,3 triliun. Realisasi ini setara dengan 22,3% dari target pembiayaan utang APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menyatakan bahwa pembiayaan anggaran tahun ini masih terjaga dalam batas yang terkendali. Realisasi pada periode yang sama tahun lalu adalah Rp 249,9 triliun. "Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," ujar Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3).
