Realisasi Utang Baru Pemerintah Capai Rp 185,3 Triliun Februari 2026

Kementerian Keuangan mencatat realisasi utang baru pemerintah hingga Februari 2026 sebesar Rp 185,3 triliun, setara 22,3% dari target APBN.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Februari 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 185,3 triliun. Jumlah ini setara dengan 22,3% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa realisasi ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 249,9 triliun. Ia menambahkan bahwa pembiayaan anggaran tahun ini masih terkendali.

"Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp 185,3 triliun atau 22,3% dari target," ujar Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Selain utang, pembiayaan dari non-utang tercatat sebesar Rp 21,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 3,9 triliun. Secara total, realisasi pembiayaan anggaran pada Februari 2026 mencapai Rp 164,2 triliun atau 23,8% dari APBN.

Juda menjelaskan bahwa strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif untuk memastikan ketersediaan kas pemerintah yang memadai dan menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global.

Sebagian besar pembiayaan utang diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Juda menambahkan bahwa minat investor terhadap SBN masih sangat kuat, tercermin dari tingginya bid to cover ratio pada lelang SBN.

Untuk Surat Utang Negara (SUN), rasio tersebut berada di atas 2 kali, sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali. "Bahkan dibanding tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian," jelas Juda.

Selain pasar domestik, pemerintah juga menghimpun pembiayaan melalui penerbitan SBN global pada Februari 2026. Pemerintah menerbitkan obligasi dalam dua mata uang, yakni offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2-3%, serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4-5%.

"Dan ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonmoni kita yang masih terjaga dengan baik," tutur Juda.

Recommended