Pemerintah mengambil langkah antisipasi terhadap dampak perang di Timur Tengah pada ekonomi nasional, khususnya terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan harga minyak dunia menjadi perhatian utama karena pasokan terhambat akibat potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendorong pemerintah mencari cara untuk memperkuat anggaran. Pemerintah memilih efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga, termasuk opsi pemangkasan gaji pejabat negara, daripada mengurangi subsidi BBM dan listrik atau menunda program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya untuk mengkaji opsi pemangkasan gaji pejabat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa usulan ini sedang dalam tahap kajian detail.
"Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman," ujar Prasetyo di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo menambahkan bahwa usulan Prabowo tersebut wajar. Menurutnya, penghematan anggaran lebih baik dimulai dari unsur pemerintahan, baik di tingkat kementerian maupun lembaga.
"Tentunya diawali nanti dari unsur pemerintahan, kementerian, dan lembaga kan banyak apa namanya yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik, kurangi kendaraan dinas pemakaiannya," ujar Prasetyo.
Efisiensi anggaran, menurut Prasetyo, harus menjadi prioritas pemerintah, baik dalam kondisi krisis maupun normal.
"Nah, namun tentunya kita harus jadikan ini pelajaran untuk efisiensi diri kita, dulu nggak ada kejadian juga anggaran kita efisiensi kan," sebut Prasetyo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi wacana pemangkasan gaji pejabat dengan menyatakan bahwa opsi tersebut tidak menjadi masalah. Ia menilai bahwa gaji pejabat saat ini sudah terlalu besar.
"Ya nggak apa kalau menteri gajinya dipotong, sudah kegedean juga," kata Purbaya usai kunjungan ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
