Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merespons hasil studi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia pada Senin (27/4/2026). Laporan tersebut menyoroti jurang kekayaan antara 50 orang terkaya yang setara dengan 55 juta warga biasa.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa pemerintah bersifat terbuka terhadap masukan publik terkait isu ketimpangan. Dilansir dari Detik Finance, upaya penguraian ketimpangan telah menjadi fokus utama dalam berbagai arah kebijakan ekonomi yang sedang berjalan.
"Pemerintah mencermati setiap studi sebagai bagian dari diskursus publik yang sehat. Kami terbuka terhadap masukan. Mengurai ketimpangan selalu menjadi perhatian dan perlu terus ditajamkan," ujar Haryo Limanseto, Juru Bicara Kemenko Perekonomian.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penguatan ekonomi perdesaan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Hingga April 2026, sebanyak 80.081 unit KDMP telah memiliki badan hukum dengan skema pinjaman afirmasi mencapai Rp 3 miliar per unit.
Pemerintah juga mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 65,2 juta penerima. Program ini tercatat melibatkan lebih dari 46.000 UMKM serta mampu menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja di berbagai wilayah.
Sektor hilirisasi menjadi jawaban struktural pemerintah dengan realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 584,1 triliun. Angka ini mencakup 30,2% dari total investasi nasional yang berada pada posisi Rp 1.931,2 triliun, tumbuh sebesar 43,3% secara tahunan.
Di sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada triwulan I-2026 telah menyentuh angka Rp 68,17 triliun bagi 1,11 juta debitur. Porsi signifikan penerima modal ini berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah desil 1-4.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Gini Ratio nasional per September 2025 berada pada level 0,363. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar 0,375 dan September 2024 yang mencapai 0,381.
Pemerintah mencatat adanya kenaikan pengeluaran pada 40% kelompok masyarakat terbawah menjadi 19,28%. Meski demikian, Haryo mengakui bahwa Gini Ratio belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat secara utuh.
