Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen untuk membayar iuran keanggotaan Board of Peace (BoP) guna rekonstruksi Gaza di Jakarta pada Selasa (21/4/2026). Penegasan ini muncul merespons adanya ketentuan iuran anggota senilai US$ 1 miliar atau setara Rp 17,14 triliun.
Dilansir dari Detik Finance, Purbaya menjelaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto sejak awal hanya menitikberatkan pada pengiriman pasukan misi perdamaian. Pemerintah tidak pernah menjanjikan pendanaan dalam bentuk apa pun bagi lembaga yang mengawal transisi di wilayah konflik tersebut.
"Presiden selalu bilang, 'enggak kita belum ada komitmen bayar.' Dari pertama dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi gak ada komitmen bayar," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menambahkan bahwa dirinya belum menerima perintah dari Presiden untuk mengalokasikan anggaran negara bagi keperluan iuran tersebut. Ia juga menyatakan keberatan jika dana dari Indonesia dipergunakan untuk mendanai kepentingan Israel dalam proses rekonstruksi tersebut.
Sebelumnya, penolakan serupa telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (22/3/2026). Ia mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada pembicaraan mengenai komitmen uang iuran saat berkomunikasi dengan inisiator BoP, Donald Trump.
Presiden menyatakan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten untuk tidak terlibat dalam pendanaan senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat tersebut. Saat ini, fokus utama pemerintah Indonesia tetap terbatas pada kontribusi personel keamanan dalam misi kemanusiaan internasional di Gaza.
