Kalangan serikat pekerja menanggapi rencana pemerintah untuk memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), serta imbauan serupa bagi pegawai swasta. Sistem WFH ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 20%.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengingatkan bahwa harapan penghematan konsumsi BBM hingga 20% melalui kebijakan tersebut dinilai kurang tepat. Menurutnya, hal ini bahkan berpotensi menimbulkan efek kontraproduktif.
Ristadi mendukung program penghematan konsumsi BBM sebagai langkah antisipasi dampak kelangkaan dan kenaikan harga BBM dunia akibat konflik Iran vs Israel-USA, namun ia memberikan beberapa catatan penting.
"Jumlah ASN (termasuk PPPK) sekitar 5,58 juta. Jika dibandingkan dengan penduduk bekerja sekitar 146 juta orang, jumlah ASN hanya 3,8% saja. Artinya, hitungan kasar konsumsi BBM ASN dibandingkan penduduk bekerja ya sekitar 3,8%-nya saja. Hitungan kasar inipun jika ASN full seminggu WFH, tapi jika cuma sehari maka jatuhnya sekitar 0,76% saja efesiensinya," kata Ristadi dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).
Lebih lanjut, Ristadi menjelaskan bahwa konsumsi BBM terbesar justru berasal dari aktivitas produksi perusahaan dan pendukungnya, bukan dari mobilitas pekerja. Hal ini membuat potensi efisiensi dari WFH menjadi lebih kecil.
Menurutnya, WFH bagi ASN mungkin lebih mudah diterapkan karena banyak pekerjaan administratif yang bisa dilakukan secara digital dari rumah. Namun, bagi sektor swasta yang mayoritas bergerak di bidang produksi, WFH akan lebih sulit dieksekusi dan berpotensi menurunkan produktivitas kerja.
"Hal ini akan lebih sulit dan lebih rigit dan manajemen bisa kebingungan mengeksekusi WFH pekerja swasta, bisa-bisa terjadi penurunan produktivitas kerja jika dipaksakan. Selain itu bisakah dijamin ASN yang WFH tidak keluyuran keluar rumah yang justru akan berdampak konsumsi BBM lebih banyak?" tambah Ristadi.
Dengan demikian, Ristadi berpendapat bahwa program WFH ASN dan imbauan bagi swasta tidak akan efektif dalam menghemat BBM. Sebaliknya, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu penurunan produktivitas.
"Jika terjadi penurunan produktivitas maka berpotensi terjadi kelangkaan barang akibatnya bisa terjadi lonjakan harga dan bisa terjadi 'chaos', gejolak ekonomi dan sosial," tuturnya.
Oleh karena itu, Ristadi memberikan beberapa usulan kepada pemerintah:
- Seluruh pejabat dan ASN yang rumahnya dekat dengan kantor diwajibkan menggunakan sepeda atau kendaraan non-BBM. Bagi yang rumahnya jauh, disarankan untuk menggunakan motor atau transportasi umum. Hal ini juga bisa diberlakukan di sektor swasta dan dianggap lebih realistis daripada memindahkan pekerjaan ke rumah, sehingga potensi penurunan produktivitas dapat dihindari.
- Pemerintah memberikan bantuan untuk perubahan teknologi produksi yang lebih hemat BBM. Hal ini bermanfaat untuk kepentingan jangka panjang jika suatu saat BBM benar-benar langka karena tidak bisa terbarukan.
